2023 Produksi Sawit Terancam Turun, Gapki Harap Program PSR Lebih Optimal

Sahabat.com - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengungkapkan, ada potensi penurunan kembali produksi sawit di Indonesia pada tahun  2023.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan ancaman penurunan produksi sawit ini. Antara lain belum maksimalnya program peremajaan sawit rakyat (PSR), lalu harga pupuk yang masih tinggi serta potensi kemarau panjang.

"Sawit rakyat itu sudah waktunya untuk replanting, sedangkan (replanting) sawit-sawit yang di perusahaan jalan setiap tahun. Tapi dengan masalah sawit rakyat ini tidak naik jumlahnya, praktis ini produksi secara nasional jadi turun," ujar Eddy di sela Persiapan Munas Gapki ke XI di Bali, Selasa (7/3/2023).

Lalu, perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada harga pupuk yang tinggi. Tingginya harga pupuk membuat petani rakyat akan mengurangi penggunaan pupuk. Bahkan ada kemungkinan tak menggunakan pupuk.

Pengurangan dosis pupuk kemungkinan akan dilakukan oleh perusahaan menyikapi harganya yang masih tinggi. Pengurangan penggunaan pupuk atau pengurangan dosis pupuk, tentunya berdampak pada produktivitas dari sawit.

"Ini akan berakibat pada produktivitas di 2023, apalagi jika terkena musim kemarau ini harus betul-betul digaungkan. Karena konsumsi sudah pasti naik dengan adanya B35, kemudian konsumsi untuk pangan juga tidak bisa diganggu, kemudian oleochemical juga sama," papar Eddy.

Adapun guna mengatasi potensi itu, Gapki berharap adanya pencapaian tinggi dari program PSR tahun ini.

Untuk menyukseskan program PSR, kata dia perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga pelaku usaha di dalam proses pelaksanaannya.

"Koordinasi yang baik harus selalu ditingkatkan dalam hal ini pemerintah dan juga pelaku usaha untuk selalu mensinergikan kebijakan-kebijakan terkait untuk menciptakan industri sawit yang lebih baik lagi ke depannya," jelas dia.

Di samping meningkatkan program PSR tahun ini, Eddy mengusulkan pemerintah menugaskan BUMN di bidang perkebunan untuk memproduksi sawit khusus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

"Kalau perlu misalnya pemerintah menugaskan BUMN khusus untuk membuka kebun sawit di Papua untuk energi, jadi bersama masyarakat sana. Jangan swasta supaya nggak ada anggapan 'Wah ini swasta masih rakus'. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Ini murni hanya untuk kita aman," tutur Eddy.

Apabila produksi sawit tak bisa diamankan, sementara konsumsi terus naik, maka akan berdampak pada jumlah ekspor. Itu artinya akan mengurangi devisa yang diterima oleh negara.

"Kalau nanti konsumsi itu naik terus yang akan dikorbankan adalah devisa. devisa artinya ekspor kita akan berkurang, sedangkan kita juga butuh devisa. Ini yang saya terus terang akan saya suarakan supaya kondisi jangan sampai menjadi benar-benar tidak aman produksi," kata dia.

Edy menjelaskan, apabila produktivitas tak bisa ditingkatkan dan ditambah dengan adanya kemarau panjang. Kemungkinan total produksi tahun ini bisa turun ke 50 juta ton. Tapi diharapkan kemarau panjang tak terjadi sehingga Eddy menyebut setidaknya produksi sawit tahun ini bisa sama seperti 2022.

Gapki sebelumnya mencatat produksi Crude Palm Oil (CPO) tahun 2022 sebesar 46,729 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah dari produksi tahun 2021 sebesar 46,88 juta ton.

Jika dibandingkan tahun 2021 produksi CPO tahun 2022 turun 0,34%. Dimana CPKO Crude Palm Kernel Oil (CPKO) sebesar 4,5 juta ton, sehingga total palm production 2022 kemarin 51,2 juta ton.

Penurunan produksi ini merupakan tahun ke-4 yang terjadi secara berturut-turut, dimana produksi CPO cenderung terus turun atau stagnan sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Tanah Air.

Sementara konsumsi dalam negeri tahun 2022 secara total mencapai 20,96 juta ton. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 18,422 juta ton.