Anggota DPRD Minta Pemprov Contoh Surabaya Dalam Penanganan Stunting

Sahabat.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencontoh Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan tengkes (stunting) untuk mencapai angka prevalensi nol persen.

"Pemprov DKI harus belajar banyak dari Pemkot Surabaya dalam hal penanganan stunting dengan persen prevalensinya semakin menurun," kata Muhammad Idris dalam rapat membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) di Jakarta, Senin.

Idris merinci keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dilihat berdasarkan angka prevalensi stunting yang semakin turun pada tahun 2021 tercatat 28,9 persen hingga tahun 2022 turun drastis menjadi 4,8 persen.

Melihat hal tersebut, kata dia, harapannya ke depan Pemerintah Kota Surabaya mampu mencapai nol persen angka prevalensi stunting pada 2023.

Jika dibandingkan dengan angka prevalensi stunting di DKI Jakarta hanya menurunkan sebesar dua persen. Pada 2021sebesar 16,8 persen dan 2022 turun menjadi 14,8 persen.

"Hal ini masih jauh dari target yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan target, yaitu nol persen untuk angka prevalensi stunting," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengemukakan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta berhasil menurunkan angka stunting di Jakarta sebesar 20 persen dalam kurun waktu tiga bulan dari Mei hingga Juli 2023.

"Ya maksimum yang per tiga bulan ini kan sudah berhasil menurunkan 20 persen," kata Heru usai Rapat Koordinasi bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapim Utama, Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Heru menyebutkan sebanyak 36 ribu balita di DKI Jakarta dinyatakan memiliki masalah gizi dan rawan terkena stunting. Jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 250 ribu balita yang telah diukur tinggi dan berat badannya dalam program pengentasan stunting.

Saat ini, terdata ada sekitar 21 ribu anak stunting di DKI Jakarta yang harus diurus dan ditangani hingga sembuh.

Per Juli 2023, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, ada 798.107 balita rawan gizi. Terdapat 457 ribu balita yang menjadi sasaran dalam program pencegahan dan penanganan stunting di Jakarta.

Dari jumlah tersebut, baru 250 ribu balita yang ditimbang berat badan dan diukur tingginya.(Ant)