BKKBN Sulawesi Selatan Bahas Pelaksanaan Evaluasi Penanganan Sunting

Sahabat.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan bersama tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas pelaksanaan evaluasi program percepatan penurunan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ritamariani di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa  evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program serta merumuskan perbaikan.

Ketua Tim Evaluasi BPKP Alfiandry menyampaikan bahwa evaluasi program percepatan penurunan stunting yang rencananya dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada April hingga Mei 2023 juga ditujukan untuk menilai ketepatan intervensi.

"Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana ketepatan desain intervensi penurunan stunting dan konvergensi pelaksanaannya di daerah, sekaligus menilai sejauh mana akuntabilitas keuangan dan capaian implementasi kebijakan dan strategi tersebut," katanya.

Menurut dia, evaluasi program mencakup pengidentifikasian permasalahan dan perumusan solusi dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 angka kasus stunting di Sulawesi Selatan turun 0,2 persen menjadi 27,2 persen.

"Dari data ini ada 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan 12 mengalami kenaikan dan satu stagnan. Yang tertinggi Kabupaten Jeneponto sebesar 39,8 persen dan terendah Barru 14,1 persen," kata Andi Rita.

Ia menyampaikan bahwa kemajuan pelaksanaan program penurunan stunting masih lamban di sejumlah daerah, karenanya pemerintah daerah menggerakkan pemangku kepentingan terkait di daerah untuk meningkatkan upaya.

Pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting pada balita, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan balita, meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi, melakukan pendampingan keluarga, serta memperbaiki sarana penyediaan air bersih dan sanitasi.(Ant)