Sahabat.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran guna memberikan pelatihan kepada para calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
"Pelatihan bagi CPMI itu wajib dilakukan baik itu yang melalui jalur P to P, G to G maupun penempatan secara mandiri," kata Kabiro SDM dan Organisasi BP2MI Servulus Bobo RIti, di Bandarlampung, Rabu.
Menurutnya pelatihan kepada CPMI tersebut harus dilakukan agar pekerja migran Indonesia memiliki kesiapan kerja saat menuju ke negara penempatan.
"Hal itu juga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan yang melaksanakan pelatihan itu Pemda baik pemerintah provinsi, maupun kabupaten dan kota," kata dia
Sehingga, ia pun meminta agar ke depan ada kebijakan politik terkait perlindungan dan anggaran untuk CPMI.
"Jadi tidak hanya berhenti pada peraturan Daerah saja, tapi juga ada keberpihakan kepada CPMI," kata dia.
Termasuk, lanjut dia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik yang ada di pusat maupun daerah bisa menyuarakan kepentingan warga yang ingin menjadi PMI agar pembiayaannya disiapkan oleh APBD daerah yang teralokasi guna kepentingan pelatihan CPMI.
"Memang masalahnya dengan segala keterbatasan pembiayaan alokasi APBD, tapi hal ini tidak didiamkan saja, semua pihak terkait juga harus perhatian dengan para CPMI ini," kata dia.(Ant)
0 Komentar
KPAI Dapati 1,14 Juta Anak Masih Jadi Pekerja Anak
Kasad Panen Raya Jagung dan Singkong di Lahan Ketahanan Pangan Kostrad Ciemas Sukabumi
Siap Galau Bareng Lyodra hingga Afgan di Pesona Nusantara NTV
Tokoh Adat Ungkap Kedekatan PLN dengan Masyarakat di Sekitar Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
PLN UIP Nusra Kembangkan Berbagai Sektor Potensial di Sekitar Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
Polda Metro Jaya Tangkap Kekasih Artis Tamara Tyasmara
Tanggul wulan Jebol, Jalur Pantura-kudus Terputus
Wakapolri Tegaskan Tidak Ada Instruksi Video Testimoni Rektor
Leave a comment