BPBD Bantul: Lima Kelurahan Dapat Pendampingan Terkait Siaga Tsunami

Sahabat.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut lima desa atau kelurahan daerah ini pada 2023 mendapat pendampingan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan instansinya terkait kesiapsiagaan bahaya tsunami.  

"Tahun ini Bantul dapat pendampingan untuk memverifikasi masyarakat siaga tsunami, dan yang saat ini dalam proses pendampingan ada di lima kelurahan," kata Komandan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Bantul Aka Luk Luk Firmansyah di Bantul, Selasa.

Lima kelurahan atau desa di Bantul tersebut adalah dua kelurahan di Kecamatan Kretek yaitu Parangtritis dan Tirtohargo, dua kelurahan di Kecamatan Sanden, yaitu Srigading dan Gadingsari, dan satu kelurahan di Kecamatan Srandakan, yaitu Poncosari.

Menurut dia, lima kelurahan tersebut diusulkan untuk mendapatkan pendampingan terkait siaga tsunami karena masyarakat di wilayahnya langsung berhadapan dengan pantai selatan. Kegiatan tersebut, juga untuk mewujudkan Masyarakat Siaga Tsunami (UNESCO/IOC Tsunami Ready Community).

"Jadi BMKG itu ada program internasional melalui UNESCO terkait dengan Tsunami Ready Community, sebuah program untuk penyadaran bagi wilayah wilayah yang memiliki potensi ancaman tsunami, jadi kalau di bahasa Indonesia Masyarakat Siaga Tsunami," katanya.

Dia menjelaskan, lima kelurahan diusulkan mendapat pendampingan dan kemudian dapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional terkait siaga tsunami itu, karena sudah memenuhi indikator-indikator yang berjumlah 12 indikator untuk tercapainya Tsunami Ready Community.  

Dia menyebutkan, indikator itu di antaranya kelurahan atau komunitas harus memiliki peta bahaya tsunami, kemudian memiliki informasi terkait dengan prakiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami. 

"Menginventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, kemudian politik dan sosial dalam upaya pengurangan resiko khususnya bahaya tsunami, itu masuk dalam kategori penilaian atau identifikasi," katanya. 

Indikator berikutnya di tahap kesiapsiagaan, harus ada peta bahaya tsunami yang sudah disosialisasikan dan disusun bersama masyarakat, menempatkan papan informasi publik tentang bahaya gempa dan tsunami, memiliki materi pendidikan dan kesiapsiagaan yang didistribusikan ke sekolah atau satuan pendidikan.

Selanjutnya juga ada kegiatan pendidikan kesiapsiagaan secara rutin, sosialisasi di masyarakat secara berkala oleh Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) atau kelurahan, terakhir di indikator kesiapsiagaan melaksanakan pelatihan mitigasi bencana tsunami paling tidak dua tahun sekali.

"Lima kelurahan tersebut berdasarkan survei awal pada tahun 2021 dan 2022 setidaknya sudah memenuhi 12 indikator untuk mendapatkan pengakuan baik secara nasional, maupun nanti untuk kemudian dibawa ke internasional melalui UNESCO untuk dapat pengakuan Tsunami Ready Community," katanya.(Ant)