BPOM: Kebutuhan SDM jadi Tantangan di HUT Ke-78 RI

Sahabat.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengemukakan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mengoptimalkan kinerja menjadi tantangan yang dihadapi pihaknya di HUT Ke-78 RI.  

"Kami memerlukan tambahan SDM. BPOM akan lebih banyak lagi berada di titik terjauh, seperti kantor BPOM di kota/kabupaten, itu SDM-nya hanya 15 orang, padahal minimal 30 orang," kata Penny K Lukito usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.  

Penny mengatakan, SDM yang tersedia saat ini didominasi kemampuan di bidang farmasi, seperti ahli pembuatan obat-obatan. Padahal, kebutuhan tenaga farmasi di setiap unit kerja sudah terpenuhi.  

Penny mengatakan, sejumlah kompetensi SDM yang saat ini perlu diperbanyak adalah tenaga ahli bioteknologi, cyber intelligence, ahli hukum, penegak hukum, ahli kebijakan publik, dan ahli komunikasi.
  
"Ahli komunikasi dibutuhkan karena kami harus memberikan komunikasi dan informasi ke masyarakat dan dunia usaha," katanya.  

Penny mengatakan, BPOM perlu mengedukasi masyarakat untuk lebih jeli dalam memilah produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Terkait kebutuhan tenaga cyber intelligence dan ahli hukum, kata Penny, sebab BPOM membutuhkan kepanjangan tangan untuk menjangkau pengawasan produk obat dan makanan hingga ke perbatasan negara.

"Dengan dukungan SDM itu BPOM akan semakin lebih intensif datang ke lapangan, terutama dengan teman-teman yang melakukan perlindungan di wilayah perbatasan," katanya.

Dikatakan Penny, saat ini banyak tindakan kriminal penyelundupan produk yang harus diawasi dengan operasi penindakan bersama lintas penegak hukum.

Dalam kesempatan itu, Penny juga menyinggung kebutuhan tambahan anggaran BPOM untuk menunjang seluruh kinerja lembaga.

"Dalam 7 tahun selama saya menjabat Kepala BPOM RI, perubahan anggarannya tidak banyak, sekitar Rp2 triliun, berkurang jadi Rp1,9 triliun, naik Rp2,1 triliun, paling jauh Rp2,2 triliun. Sementara program kami sudah semakin banyak," katanya.

Menurut Penny, kebijakan yang diterapkan terkait penganggaran selama ini bersifat optimalisasi sesuai dengan program prioritas pemerintah.(Ant)