Bupati Tingkatkan Jumlah PAUD Negeri di Kotawaringin Timur

Sahabat.com - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Halikinnor akan meningkatkan jumlah satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri di daerah setempat.

Untuk itu, Halikinnor di Sampit, Senin meminta seluruh camat di kabupaten setempat segera menyiapkan lahan untuk pendirian satuan pendidikan jenjang PAUD tersebut.

"Saya minta segera, sehingga bisa diusulkan pendirian PAUD. Masa camat tidak menyiapkan lahan itu, PAUD penting untuk pendidikan generasi penerus kita," tegas Halikinnor.

Kebijakan ini merupakan jawaban atas keluhan Bunda PAUD Kotawaringin Timur Khairiah yang menyampaikan banyak kecamatan belum memiliki PAUD yang dikelola oleh pemerintah.

Dari sebanyak 328 lembaga PAUD di Kotawaringin Timur, saat ini baru ada empat yang berstatus negeri di empat kecamatan, sedangkan 13 kecamatan lainnya hanya ada PAUD milik swasta yang dikelola yayasan. Padahal idealnya PAUD yang dikelola pemerintah tersebar di 17 kecamatan di kabupaten setempat.

Lembaga PAUD yang dikelola yayasan sering dihadapkan pada terbatasnya pendanaan. Untuk itu, perlu didirikan PAUD negeri di setiap kecamatan sehingga pemerintah bisa membantu secara penuh pengembangannya.

"Kami sangat mengapresiasi dan bangga terhadap eksistensi dan semangat pendidik di tingkat PAUD. Mereka tetap bersemangat meski di tengah keterbatasan yang dihadapi," jelasnya.

Halikinnor meminta ini menjadi perhatian seluruh camat. Jika lahannya sudah tersedia, selanjutnya pembangunannya bisa diusulkan menggunakan dana pemerintah atau bisa pula dibantu oleh pihak swasta setempat.

"Saya minta ini segera saja karena pendidikan di jenjang PAUD ini sangat penting dan menjadi dasar bagi anak-anak kita. Kualitas PAUD juga akan mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak," ujarnya.

Sementara itu Bunda PAUD Kotawaringin Timur, Khairiah Halikinnor yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kotawaringin Timur mengatakan, dirinya sangat peduli ikut mendorong peningkatan kualitas PAUD. 

Upaya yang dilakukan ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 55 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pihaknya berharap pemerintah membantu pendirian PAUD berstatus negeri di setiap kecamatan di Kotawaringin Timur sehingga pengembangan jenjang PAUD bisa lebih merata dengan dukungan penuh pemerintah.

"Kami juga berharap perhatian dari segi tenaga pendidiknya. Tahun lalu cuma ada satu ASN untuk guru PAUD karena formasinya memang tidak ada. Kami berharap formasi untuk guru PAUD juga diusulkan karena sangat dibutuhkan," demikian Khairiah.(Ant)