DPRA Minta Perusahaan Aceh Prioritaskan Pekerja Lokal

Sahabat.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan (TRK) meminta perusahaan di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya untuk menyerap pekerja dari masyarakat lokal guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat.

"Karena kehadiran perusahaan pertambangan dan perkebunan di Aceh Barat dan Nagan Raya masih belum berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat lokal," kata Teuku Raja Keumangan, di Banda Aceh, Senin.

Hal itu disampaikan Teuku Raja Keumangan setelah dirinya melakukan reses ke Dapil 10 Aceh, dan mendengarkan keterangan tokoh masyarakat, para Keuchik (kepala desa), LSM, serta pemerhati lingkungan dari dua kabupaten tersebut.

TRK menyampaikan, sejauh ini putra dan putri daerah masih tetap menjadi penonton, dan sulit mengakses posisi strategis di perusahaan, bahkan banyak yang menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan.

TRK menegaskan, masalah tersebut akan menjadi kepedulian DPRA untuk melakukan pengawasan, dan segera memanggil pihak perusahaan guna mengevaluasi secara menyeluruh, serta memproteksi akar masalah sebenarnya.

"Ke depan, kehadiran perusahaan benar-benar berkontribusi maksimum sesuai ekspektasi (harapan) publik," ujarnya.

Kata TRK, seharusnya putra daerah dapat mengakses posisi selayaknya di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dua kabupaten itu, bukan menjadi penonton melihat eksistensi orang luar mencari kehidupan di tanah kelahiran mereka.

"Sayang, warga lokal di sana memprihatinkan, bahkan memikul dampak atas pencemaran lingkungan serta akses jalan yang mulai rusak,” kata Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh itu.

Dalam kesempatan ini, TRK juga mendorong Pansus (panitia khusus) DPRA untuk mendesak perusahaan memprioritaskan penyerapan putra dan putri terbaik daerah dan merekrutnya secara transparan guna memberikan kesempatan kepada SDM lokal.

"Kita juga berharap kontribusi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban untuk penyaluran CSR, serta mengatasi dampak atas pencemaran limbah perusahaan yang harus dipikul warga sekitar," demikian TRK.(Ant)