DPRD Belitung Sarankan Pemkab Bentuk Satgas Gas Elpiji Subsidi

Sahabat.com - Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ansori menyarankan Pemerintah Kabupaten Belitung membentuk satuan tugas gas guna mengusut kelangkaan elpiji subsidi tiga kilogram di daerah itu.

"Kami sarankan pemerintah daerah membentuk satgas gas guna mengusut terjadinya kelangkaan  elpiji tiga kilogram," katanya saat menanggapi kelangkaan gas elpiji tiga kilogram di Tanjung Pandan, Senin.

Menurut dia pembentukan satgas tersebut harus melibatkan tim lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina.

Ia menjelaskan, selama ini, daerah telah memiliki tim Satgas Pangan guna memantau serta melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok di daerah itu.

"Namun kali ini, satgas harus lebih spesifik lagi, yakni satgas mafia gas yang memiliki tupoksi dalam menangani dan menyelesaikan persoalan kelangkaan gas elpiji tiga kilogram di Belitung," ujarnya.

Ia menilai pembentukan satgas gas penting dilakukan untuk guna merespon keluhan masyarakat terhadap kelangkaan gas elpiji tiga kilogram bersubsidi dalam beberapa hari terakhir.

"Satgas ini adalah langkah nyata untuk menjawab keluhan masyarakat dan untuk mengurai benang kusut kelangkaan gas elpiji bersubsidi di Belitung selama ini," katanya.

Ansori menilai, penyaluran atau penjualan gas elpiji tiga kilogram harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Pertamina.

Bahkan pemerintah daerah telah mengeluarkan surat ketentuan terkait harga jual gas elpiji tiga kilogram bersubsidi di daerah itu.

"Sehingga tidak bisa seperti sekarang ini, kita lihat di lapangan, harga elpiji tiga kilogram melambung tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tanpa ada kontrol dan penindakan, padahal secara ketentuan jelas aturannya, jangan sampai rakyat menjadi korban," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia pembentukan satgas ini juga diharapkan adanya langkah hukum dalam menindak pangkalan atau pengecer elpiji tiga kilogram yang nakal dan menyalahi ketentuan.

"Masyarakat menantikan adanya "law enforcement" atau penegakan hukum terhadap agen elpiji yang nakal bahkan oknum spekulan yang melakukan pengoplosan terhadap gas elpiji subsidi ke non subsidi," katanya.(Ant)