Kadinkes Sumbar: Penanganan Stunting tidak bisa hanya Satu Pendekatan

Sahabat.com - Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat Lila Yanwar menyebut stunting merupakan persoalan kompleks yang penanganannya tidak bisa dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja.
 
"Stunting dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, lingkungan, dan seterusnya. Maka, penanganaannya pun mesti melibatkan seluruh aspek yang terkait," kata Lila Yanwar di Padang, Minggu.
 
Ia mengatakan setidaknya ada delapan pendekatan konvergensi penanganan stunting, yakni kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat (kesra), agama (Kemenag), asuransi kesehatan (BPJS), pemberdayaan perempuan, pangan, serta lingkungan, dan pemukiman (PUPR).
 
“Stunting itu bukan hanya soal kesehatan atau ketahanan pangan semata. Sekalipun punya pangan yang melimpah, bukan berarti Sumbar langsung bebas stunting. Mau makan sebanyak apapun, kalau tidak bergizi, sama juga bohong," ujarnya.

 
Faktor lainnya seperti kemiskinan. Berdasarkan data terakhir, ada daerah yang kemiskinan ekstremnya turun, tapi prevalensi stuntingnya justru naik. Sebaliknya, ada daerah yang kemiskinan ekstremnya naik, tapi stuntingnya turun."Artinya, benang merahnya tidak bisa ditarik ke satu faktor saja,” ujarnya.
 
Karena itu, menurut Lila, dalam upaya mengentaskan stunting, Pemprov Sumbar telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang beranggotakan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.
 
Di tingkat provinsi, TPPS diketuai oleh wakil gubernur, sementara di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh wakil bupati/wali kota. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Harian TPPS bertugas mengecek dan memastikan setiap OPD terkait memiliki program dan anggaran yang memadai untuk penanganan stunting.
 
Pada tingkat yang lebih tinggi, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas sebagai koordinator dari sisi teknis, termasuk juga melakukan pengawasan.
 
“Jadi, penanganan stunting itu harus ramai-ramai. Delapan OPD dan instansi yang tergabung dalam TPPS harus bersinergi dan berkolaborasi agar angka prevalensi stunting dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Lila.
 
Namun, menurut Lila, untuk Sumbar kecenderungan kasus stunting terjadi karena persoalan lingkungan. Dari kajian yang dilakukannya, banyak ditemukan masyarakat yang belum menerapkan pola hidup sehat. Masih banyak warga yang belum memiliki air bersih dan sanitasi yang layak.
 
"Kita mencoba masuk melakukan intervensi untuk mengantisipasi kecenderungan penyebab stunting di Sumbar," katanya.
 
Ia menyebut ada dua pendekatan intervensi penanganan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik menjadi tanggung jawab OPD bidang kesehatan, sedangkan intervensi sensitif berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di luar kesehatan.
 
Menurut Lila, pendekatan yang paling tepat dilakukan di Sumbar adalah by name by address. Dengan kata lain, penanganan stunting mesti dilakukan secara spesifik, kasus per kasus.

 
“Jadi, masyarakat itu didata, sehingga tahu orangnya, tahu anaknya. Nanti penyebabnya dicek satu per satu. Nah, penanganannya akan disesuaikan dengan faktor penyebab stunting tersebut. Kalau penyebabnya karena pangan, penanganannya dengan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat. Kalau penyebabnya karena lingkungan, penanganannya dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujarnya.
 
Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi menginstruksikan agar semua pihak terkait serius dalam mengentaskan stunting di daerah itu.
 
Ia minta prevelensi stunting yang naik di Sumbar pada 2022 bisa kembali ditekan dan dientaskan.

Angka prevalensi stunting di Sumbar pada 2022 sebesar 25,2 persen atau naik 1,9 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai 23,3 persen.(Ant)