Kaltara Serius Turunkan Stunting dengan Optimalkan Sektor Perikanan

Sahabat.com  - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serius menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 sesuai target yang telah dicanangkan pemerintah pusat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber protein hewani, terutama sektor perikanan dan kelautan.

“Bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah,” kata Wakil Gubernur Kaltara Yansen T.P. di Tarakan, Kamis.

Pemprov Kaltara juga melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk percepatan penurunan stunting. 

Prevalensi stunting di Kaltara saat ini 22,1 persen, sedangkan untuk mencapai target 14 persen pada 2024 tersisa waktu kurang dari dua tahun. Prevalensi stunting Provinsi Kaltara mengalami penurunan dari 27,5 persen (2021) menjadi 22,1 persen (2022).

Ia mengakui hal itu target cukup ambisius dalam sisa waktu yang singkat, namun juga tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

Ia menyebut percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen kuat semua elemen masyarakat, serta kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antarprogram hingga tingkat desa/kelurahan.

“Penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” tutur dia.

Ia juga menekankan perlunya pemanfaatan potensi gizi lokal, mencegah pernikahan dini, jarah kelahiran yang terlalu rapat, dan memperkuat pola hidup serta lingkungan yang sehat di masyarakat, sehingga akan optimal tumbuh kembang anak.

Dia menyebut dengan sumber kekayaan alam Provinsi Kaltara yang melimpah, berupa sumber protein hewani, terutama sektor perikanan dan kelautan, bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah pusat.

“Sehingga pada 2030, sesuai dengan target sustainable development goals (SDGS), prevalensi stunting di Provinsi Kaltara menjadi nol,” tutur dia.

Dalam upaya mengejar pencapaian target penurunan stunting, Wagub Yansen ​​​​​mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang.

Menurutnya, investasi ini menjadi kunci yang akan membentuk masa depan Provinsi Kaltara. Studi Bank Dunia menyatakan bahwa 15 ribu rupiah (setara satu dollar AS) yang diinvestasikan pada program gizi dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat.

“Sebaliknya, studi ini juga menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya tiga persen produk domestik bruto sebuah wilayah,” tuturnya.

Ia meminta ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), bupati/wali kota serta TPPS menyinergikan sektor kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana wilayah, untuk fokus menjadi tritunggal dalam penanganan persoalan stunting.

“Juga kepada Bappeda dan Litbang dapat dengan cermat melihat dan mengawasi proses penganggaran, baik yang berasal dari APBD maupun dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Dia menegaskan porsi anggaran percepatan penurunan stunting tidak boleh hanya untuk rapat, perjalanan dinas, dan hal-hal yang sifatnya tidak langsung menyentuh kepada sasaran yakni keluarga.

Sebaliknya, katanya, hendak menyentuh kelompok sasaran serta menyentuh langsung faktor penyebab stunting dengan porsin 80 persen dari total anggaran.

“Lakukan pemilahan dengan cermat, yang sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus jangan lagi dianggarkan dengan anggaran daerah, sifatnya harus komplemen saling melengkapi,” tutur dia.

Pemprov Kaltara bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim-Kaltara menggelar Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Tarakan pada Kamis.

Kegiatan ini antara lain dihadiri Pembina Wilayah Program Bangga Kencana Kaltim-Kaltara Dwi Listyawardani, Kepala BKKBN Kaltim Sunarto, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara Rahmawati Zainal A. Paliwang, dan wakil bupati/wakil wali kota se-Kaltara.(Ant)