Kemenag Kota Palu Canangkan Dua Kampung Moderasi Beragama di Palu

Sahabat.com - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu mencanangkan dua kampung moderasi dalam beragama di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah guna membangun kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut.
 
"Dua kampung moderasi ini berada di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantokulore dan Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu Nasrudin L Midu saat bertemu Wali Kota Palu Hadianto terkait pencanangan program ini di Palu, Selasa.
 
Ia menjelaskan, pemilihan kampung moderasi beragama merujuk pada empat pilar utama yakni komitmen berbangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, anti kekerasan dan dan menghormati budaya-budaya setempat.
 
Pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) Kementerian Agama. Sebelum ditetapkan, penyuluh agama melakukan survei kelayakan, ujarnya.
 
"Dua kelurahan ini kami jadikan contoh untuk membangun nilai-nilai moderasi beragama di Kota Palu, dan tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya jumlahnya bertambah," ujarnya.
 
Menurut dia, inisiasi program kampung moderasi beragama untuk membentuk karakter umat yang lebih mengedepankan komunikasi, sikap, cara pandang menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda.
 
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, program dilaksanakan Kantor Kemenag Palu sangat bernuansa positif dalam membangun kesahajaan antar umat beragama.
 
Kemudian, penduduk Kota Palu saat ini sangat majemuk, dan kondisi sosial sangat kompleks sehingga hubungan sosial kemasyarakatan harus dipupuk dalam menjaga hubungan yang harmonis.
 
"Kerukunan antar umat beragama wajib kita jaga bersama, dan masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang sengaja dibuat oknum-oknum tertentu untuk memecah belah," tutur Hadianto.
 
Wali kota menyarankan, ke depan kampung moderasi beragama di daerah ini perlu diperluas dengan menyasar wilayah-wilayah sesuai indikator moderasi, guna membangun kesolidan umat beragama dalam menjalankan tatanan kehidupan sosial.
 
"Kami menilai program ini sangat solutif, dan ini membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dari segi pembangunan," katanya.(Ant)