Sahabat.com - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya proses validasi data kemiskinan ekstrem guna mendapatkan hasil yang akurat dan tepat sasaran.
"Kemenko PMK mengingatkan pentingnya validasi data kemiskinan ekstrem agar akurat dan intervensi bisa dilakukan dengan tepat sasaran," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto dihubungi dari Jakarta, Senin.
Agus yang pernah menjabat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK itu mengatakan, pada saat ini validasi data kemiskinan ekstrem tengah dilakukan di daerah-daerah.
"Dengan data yang akurat maka akan mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai strategi kebijakan," katanya.
Dengan demikian, kata dia, program kunci untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan akan berjalan dengan baik.
Agus menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4. Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kepala daerah memiliki tugas untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan dan dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD kabupaten/kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.
"Bila dalam proses validasi diketahui ada keluarga miskin ekstrem yang belum masuk ke dalam daftar, maka bisa dikoordinasikan ke Kemenko PMK," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak semua pihak mengoptimalkan tiga program yang menjadi kunci utama dalam mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pertama adalah melalui bantuan sosial dan subsidi dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah, kata dia, menargetkan menghapuskan angka kemiskinan ekstrem dari empat persen menjadi nol persen pada 2024.(Ant)
0 Komentar
KPAI Dapati 1,14 Juta Anak Masih Jadi Pekerja Anak
Kasad Panen Raya Jagung dan Singkong di Lahan Ketahanan Pangan Kostrad Ciemas Sukabumi
Siap Galau Bareng Lyodra hingga Afgan di Pesona Nusantara NTV
Tokoh Adat Ungkap Kedekatan PLN dengan Masyarakat di Sekitar Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
PLN UIP Nusra Kembangkan Berbagai Sektor Potensial di Sekitar Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
Polda Metro Jaya Tangkap Kekasih Artis Tamara Tyasmara
Tanggul wulan Jebol, Jalur Pantura-kudus Terputus
Wakapolri Tegaskan Tidak Ada Instruksi Video Testimoni Rektor
AMIN Gelar Kampanye Akbar di JIS, Ini Tiga Lokasi Parkir Kendaraan
Rekayasa Lawan Arus Mulai Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Leave a comment