Kepesertaan JKN di Bulungan telah Mencapai 155.257 Orang

Sahabat.com  - Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penduduk Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara telah mencapai 96,09 persen atau 155.257 orang dari jumlah penduduk 161.573 jiwa, dan telah mendapat penghargaan Cakupan Kesehatan Menyeluruh dari Pemerintah.

“Dari jumlah kepesertaan, sebanyak 15.700 peserta  JKN di Bulungan merupakan peserta mandiri atau secara mandiri membayar premi JKN-nya,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, dr Asnila Dewi Harahap di Tanjung Selor, Rabu.

Selain itu terdapat 1.811 penduduk yang belum terdaftar peserta JKN, namun sudah terdaftar sebagai peserta data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.

Ia berharap peserta DTKS dapat diikutkan menjadi peserta JKN dengan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak membebani pemerintah daerah.

Dari 155.257 peserta JKN di Bulungan hanya 130.204 atau 81,90 persen peserta JKN yang aktif atau menggunakan kartu JKN ketika sakit. Sisanya sekitar 28 ribu peserta atau 18,10 persen tidak aktif.

“Yang tidak aktif itu berarti menunggak atau sudah tidak membayar premi,” tutur dia.

Faktor lain yang menyebabkan tidak aktif karena bayi yang baru lahir juga didaftarkan sebagai peserta JKN. Namun jika selama 3 bulan belum memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), maka otomatis dinonaktifkan.

Ia berharap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar bayi yang baru lahir dapat segera memiliki NIK agar dapat memudahkan kepesertaan JKN.

Sebelumnya pada 14 Maret 2023 Kabupaten Bulungan menerima Universal Health Coverage (UHC) Award bersama 22 provinsi dan 334 kabupaten dan kota se-Indonesia dalam kegiatan yang mengusung tema UHC sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Indonesia.

Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala yang menerima penghargaan itu mengungkapkan, keberhasilan Kabupaten Bulungan meraih penghargaan merupakan hasil dari dukungan dan kerja sama yang sangat baik antara Pemda, masyarakat dan stakeholders yang punya kepedulian terhadap masalah kesehatan.(Ant)