Kerugian Sektor Pertanian Akibat Banjir Karawang Sekitar Rp2,6 Miliar

Sahabat.com - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan, kerugian akibat bencana banjir di sektor pertanian mencapai sekitar Rp2,6 miliar karena ribuan hektare sawah puso.

Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang, Dadan Danny, di Karawang, Selasa, mengatakan seluas 865,20 hektare sawah mengalami puso akibat bencana banjir yang terjadi 25 Februari hingga 3 Maret 2023.

Sebenarnya areal persawahan yang terendam banjir seluas 12,6 ribu hektare, dari jumlah total luas lahan baku sawah di Karawang yang mencapai 101.143,40 hektare.

Sesuai dengan pendataan di lapangan, dari luas sawah yang terendam itu, seluas 8.865,20 hektare mengalami puso, dan areal sawah sekitar 3 ribu hektare lainnya yang terendam masuk kategori aman.

"Lahan sekitar 3 ribuan hektare itu dinyatakan kondisi aman, karena masih bisa dipanen dan ada juga yang belum semai," katanya.

Areal sawah yang terendam dan mengalami puso itu tersebar di 30 kecamatan sekitar Karawang.

Menurut dia, usia tanaman semai yang terendam banjir hingga puso mencapai 1-20 hari dan yang tanam usianya satu hari hingga menjelang panen.

Jika dihitung secara finansial, kata Dadan, dilihat dari harga rata-rata benih dan jumlah kebutuhan benih per hektare,  kerugian akibat sawah yang mengalami puso itu mencapai sekitar Rp2,6 miliar.

"Kalau dihitung-hitung, dari benih saja, kerugian akibat banjir di Karawang sekitar Rp2,6 miliar," katanya.

Ia menyampaikan  saat ini pihaknya tengah melakukan rekap data CPCL (calon penerima, calon lokasi). Hal tersebut berkaitan dengan pengajuan bantuan benih yang akan disampaikan ke Kementerian Pertanian.

Rencananya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang akan mengajukan bantuan benih padi sebanyak 221.630 kilogram ke Kementerian Pertanian.

"Ya kami akan memfasilitasi petani yang terdampak banjir. Tapi bukan berarti kompensasi ya, itu hanya sebatas bantuan benih yang diajukan ke Kementan," katanya.(Ant)