Kotawaringin Timur tetapkan Status Siaga Darurat Banjir Selama 90 Hari

Sahabat.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan status siaga darurat banjir selama 90 hari, dari 19 Desember 2023 hingga 17 Maret 2024.
 
“Penetapan ini diambil dengan berbagai pertimbangan dan masukan, terutama paparan dari BMKG. Kita juga menerima surat dari BNPB untuk mengantisipasi terjadinya banjir, mulai akhir tahun 2023 hingga awal 2024, apalagi kita sebentar lagi melaksana Pemilu serentak,” kata Asisten I Setda Kotawaringin Timur Rihel di Sampit, Selasa.
 
Penetapan status siaga darurat banjir ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan di Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur.

 
Rihel menjelaskan rapat koordinasi tersebut sehubungan dengan masuknya musim hujan di wilayah Kotawaringin Timur. Salah satu bencana yang rawan terjadi di wilayah tersebut pada musim hujan adalah banjir.
 
Berdasarkan hasil pendataan BPBD Kotawaringin Timur, pada musim hujan kali ini ada sejumlah wilayah yang beberapa kali terendam banjir, antara lain Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, hingga genangan di Kota Sampit.
 
Selain itu, sedikitnya ada 17 desa di 5 kecamatan yang akses jalannya rawan putus akibat terendam banjir, seperti Desa Hanjalipan, Simpur, dan Soren Kecamatan Kota Besi dan Desa Sudan, Sei Ubar Mandiri, Pantai Harapan, dan Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu.
 
Meskipun paparan BMKG disebutkan bahwa potensi banjir masih rendah dan prakiraan intensitas curah hujan ringan hingga sedang, menurutnya, banjir tetap perlu diantisipasi, bahkan tidak menutup kemungkinan status siaga dinaikkan menjadi tanggap darurat banjir.
 
“Walaupun dalam paparan BMKG curah hujan masih ringan hingga sedang, tetap perlu kita antisipasi. Banjir ada banyak faktornya, seperti sedimentasi atau pendangkalan sungai dan lainnya,” tuturnya.
 
Selain faktor-faktor yang mendasar, pelaksanaan Pemilu 2024 juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam penetapan status siaga darurat banjir tersebut.
 
Rihel mengatakan Pemilu 2024 merupakan perhelatan nasional, jika ada kendala dalam pelaksanaannya, akan menjadi isu nasional yang tentunya tidak baik untuk nama daerah, sehingga pemerintah daerah setempat wajib untuk mengamankan dan menyukseskan kegiatan tersebut.
 
Kotawaringin Timur berada di daerah aliran sungai dan sering terjadi banjir. Ketika banjir, ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan menuju desa tersebut terputus, kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu.
 
Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan rapat koordinasi kali ini pihaknya juga melibatkan Bawaslu dan KPU Kotawaringin Timur agar bersama-sama mengantisipasi potensi kendala di lapangan yang disebabkan banjir.
 
“Supaya mereka juga mengetahui bahwa pada Pemilu 2024, kalau musim hujan ada potensi banjir. Jadi, mereka juga harus membuat skenario atau antisipasi untuk kelancaran Pemilu. Misalnya, saat pendistribusian logistik dilapisi dengan plastik agar tidak basah atau rusak jika terkena banjir,” ujarnya.

 
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur Multazam menyampaikan pihaknya akan berupaya membantu kelancaran distribusi hingga pelaksanaan Pemilu 2024. Sejumlah strategi disiapkan, salah satunya menempatkan personel beserta peralatan di titik-titik rawan.
 
“Untuk pendistribusian logistik Pemilu menggunakan unit dari KPU, kita akan ikut memantau. Mudah-mudahan bisa membantu normalisasi distribusi kalau saat itu terjadi banjir,” ujarnya.
 
Ia menambahkan dalam menghadapi banjir pihaknya telah menyiapkan sejumlah peralatan, seperti perahu karet 1 unit, perahu fiber 2 unit, mesin motor perahu 2 unit, pelampung, hingga genset untuk aliran listrik darurat.
 
Peralatan yang ada di BPBD Kotawaringin Timur saat ini belum ideal, tapi pihaknya berupaya mengoptimalkan kinerja dibantu dengan sumber daya lainnya.(Ant)