KPID Tiga Provinsi Minta Ruang Gerak yang Leluasa Dalam Menata dan Mengatur Penyiaran

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet dalam menyampaikan pandangannya mengatakan, secara kelembagaan KPI harus menguatkan dan mengawal demokratisasi penyiaran yang tegak lurus sebagai wujud keberpihakan dan keberagaman di Era Penyiaran TV Digital.

“KPI Pusat harus dapat mengawal dan menjaga marwah KPI secara kelembagaan sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Penyiaran,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua KPID Jakarta, Puji Hartoyo setelah melihat adanya beberapa isu terkait pasca-ASO. Menurutnya, KPID DKI Jakarta perlu melakukan rapat koordinasi dengan KPID Banten dan Jawa Barat. Apalagi, penyiaran di wilayah Banten dan Jawa Barat memiliki irisan langsung dengan DKI Jakarta.

“KPI sebagai representatif masyarakat di bidang penyiaran harus turut terlibat aktif bahwa penyiaran sebagai media menjaga keutuhan wilayah NKRI yang memiliki keberagaman aneka budaya, bahasa dan agama sebagai bentuk keberpihakan dan keberagaman,” ungkap Puji.

Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut terdapat poin-poin keputusan bersama yang mengangkat tiga isu besar yakni, menyikapi migrasi penyiaran analog menuju penyiaran digital atau Pasca-ASO dan berkenaan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representatif masyarakat di bidang penyiaran.

Point selanjutnya adalah demokratisasi penyiaran harus dijalankan tegak lurus guna mewujudkan keberpihakan dan keragaman sebagai implementasi dari Diversity of Countent dan terakhir soal Diversity of Ownership di era penyiaran TV Digital.