Kuota Haji Jateng Bertambah, Pj Gubernur Nana Sudjana Dorong Realisasi Embarkasi Baru

Sahabat.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana mendorong untuk realisasi pembangunan embarkasi baru di wilayahnya. Hal itu seiring dengan bertambahnya kuota haji Jateng pada 2024.

"Ada penambahan kuota kurang lebih tiga ribu jamaah haji di Jawa Tengah pada tahun 2024. Saya rasa ini bisa untuk mengurangi daftar tunggu masyarakat," kata Nana, seperti dilansir dari laman Pemerintah Provinsi Jateng. 

Hal itu disampaikan Nana usai menerima kunjungan reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan II tahun 2023-2024, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (6/12/2023).

Disebutkannya, ada sebanyak 880.522 calon jamaah haji asal Jateng yang masuk dalam daftar tunggu. Perhitungannya, lama masa tunggu sekitar 31 tahun. Oleh karena itu, penambahan kuota dianggap sangat membantu mengurangi masa tunggu.

"Jadi memang tiap tahun masalah haji ini menjadi isu sentral, sehingga pelayanan terhadap haji memang harus ditingkatkan," tambah Nana.

Dalam kesempatan itu, Nana juga menerima masukan untuk pembuatan embarkasi baru di Jateng. Komisi VIII DPR RI membidik lokasi di wilayah Kabupaten Demak, karena cukup strategis untuk melayani jemaah haji di wilayah pantura hingga bagian tengah Jawa Tengah.

"Ada masukan untuk dibuatkan embarkasi di Demak. Selama ini untuk jemaah haji kita siapkan di Donohudan. Ini akan kami koordinasikan dengan Bupati Demak untuk mencari lokasinya," jelas Nana.

Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah kedua dengan jumlah jamaah haji tertinggi di Indonesia. Peringkat pertama jumlah jamaah haji terbanyak adalah Jawa Timur.

Oleh karena itu, memang perlu adanya tambahan kuota haji sebesar 3.093 jamaah di Jawa Tengah untuk 2024. "Kuota haji di Jawa Tengah dapat tambahan cukup besar sekitar 3.093 dari sekitar 30 ribuan," ungkap Wachid.

Saat ini, kata dia, biaya haji 2024 sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), dan tinggal menunggu Keputusan Presiden. Angka yang ditanggung oleh masing-masing jamaah ditetapkan Rp56 juta.

Sebelumnya, usulan pemerintah sebesar Rp105 juta, kemudian atas permintaan DPR diturunkan menjadi Rp93 juta. Kemudian ada bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar 40 persen, sehingga hasil akhirnya adalah Rp56 juta.

"Jamaah itu punya tabungan Rp25 juta, artinya tinggal membayar sekitar Rp31 jutaan. Kami juga mintakan agar ada virtual account dengan rata-rata setiap jamaah haji Rp2 juta, jadi angka pelunasannya untuk jamaah haji tinggal membayar Rp29 juta," tukasnya.