Pekanbaru dan Distributor Sepakati kKerja Sama Data Ketersediaan Pangan

Sahabat.com - Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bersama pengusaha dan distributor pangan menyepakati kerja sama data ketersediaan pangan dalam rangka pengendalian angka inflasi di daerah setempat.

Pelaksana Tugas Kepala Disketapang Pekanbaru, Mahyuddin, Senin mengatakan hal ini dilaksanakan bukan untuk mengendalikan para distributor, atau pedagang. Namun tugas pemerintah adalah mengendalikan inflasi bagaimana caranya supaya masih dalam kondisi yang wajar.

"Karena kalau terjadi inflasi yang tidak terkendali, yang akan terdampak itu adalah seluruh masyarakat, termasuk juga para distributor dan pedagang,'' Mahyuddin.

Pemko Pekanbaru lanjutnya juga bukan hendak mengendalikan seluruh harga. Pasalnya bila terjadi kenaikan harga yang terlalu drastis, maka terjadi inflasi dan meskipun uang beredar banyak, tapi daya beli masyarakat akan turun.

Mahyuddin mencontohkan ketika harga cabai pernah menyentuh Rp120 ribu per kilogram. Saat itu, uang masyarakat banyak, karena pertumbuhan ekonomi Pekanbaru relatif tinggi, tapi daya beli masyarakat rendah karena harga cabai yang terlalu tinggi.

"Yang rugi tentu saja termasuk distributor, karena permintaan pasti turun. Biasanya masyarakat beli cabai Rp40-50 ribu per kilogram, karena harga melonjak menjadi Rp120 ribu, maka mereka tak sanggup beli 1 kg, hanya beli 1/4. Yang rugi petani juga distributor, karena permintaan cabai sedikit,'' jelas Mahyuddin.

Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru nantinya akan senantiasa berusaha berkoordinasi dengan para distributor yang ada, dalam bentuk perolehan data ketersediaan pangan yang ada pada distributor. Bila ada petugas Disketapang Pekanbaru yang datang ke gudang atau kantor untuk meminta data tentang ketersediaan pangan, agar dibantu diberikan datanya.

''Kami minta nanti agar dibantu jika petugas meminta data tentang ketersediaan. Karena data itu gunanya untuk memastikan kondisi ketersediaan pangan di Pekanbaru dan memastikan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah agar tidak terjadi gejolak harga yang terlalu tinggi yang bisa memicu inflasi,'' kata Mahyuddin.(Ant)