Pemerintah Dorong Peningkatan Produksi Minyak Goreng Minyakita

06 Februari 2023 11:45
Penulis: Habieb Febriansyah, news
Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria (kiri), Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi (tengah), dan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti rapat tentang pangan, yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Sahabat.com - Kepala Badan Pangan Indonesia Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah mendorong pengusaha meningkatkan produksi minyak goreng "Minyakita",

“Memang perlu ditingkatkan produksinya, dan itu diproduksi dari teman-teman pengusaha dari 300 ribu ton sebulan, diminta menjadi 450 ribu ton, sampai dengan tiga bulan ke depan,” kata Arief Prasetyo usai mengikuti rapat internal terkait pangan, yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan dalam rapat tersebut menyinggung secara singkat bahwa harga minyak goreng Minyakita relatif terjangkau yakni Rp14.000 per kilogram dan cukup banyak diminati masyarakat, sehingga produksinya akan ditambah.

Sedangkan terkait adanya kenaikan harga beras,  kata Arief, tidak dibahas dalam rapat tersebut, namun dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menginstruksikan untuk melakukan operasi pasar secara masif agar stok beras Bulog sebanyak 320 ribu ton bisa segera digelontorkan ke pasar.

Selain itu stok beras di Pasar Induk Cipinang yang saat ini mencapai 14.000 ton, juga terus digelontorkan ke pasar sambil meminta Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan harga.

“Karena kalau harga eceran tertingginya Rp9.450 (per kilogram), tetapi nggak dijagain, nggak ada gunanya. Sambil kita dorong, sebentar lagi dalam satu, dua sampai tiga bulan ke depan kan sudah mulai beberapa panen (padi),” kata dia.

Dalam rapat yang dihadiri para menteri, kepala badan, sejumlah akademisi dan pakar pertanian itu juga dibahas tentang integrasi BUMN di bidang pangan, di mana Presiden memerintahkan BUMN menjadi offtaker atau penyerap hasil pertanian petani.(Ant)

0 Komentar

Berita Terkait

Leave a comment