Pemkab Bantul Gelar Bimtek Tingkatkan Pelayanan Jaminan Kesehatan KIS

Sahabat.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat (SIDAKIS) sebagai upaya meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan jaminan kesehatan KIS.

"Aplikasi ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan memperluas cakupan jaminan kesehatan," kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bantul Lestari Hardyaningsih dalam keterangannya saat peluncuran di Bantul, Selasa.

Ia mengatakan SIDAKIS merupakan aplikasi berbasis website yang dipergunakan untuk mengusulkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan ke Program KIS dengan anggaran bersumber dari APBD.

Beberapa manfaat dari aplikasi tersebut, kata dia, pasien dapat langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sehingga diharapkan dapat lebih cepat tertangani dan mengurangi risiko kematian.

Dengan aplikasi SIDAKIS, lanjutnya, masyarakat juga dapat menghemat waktu serta biaya transportasi untuk ke Dinas Sosial. Selain itu pasien dan rumah sakit mendapatkan kepastian pembiayaan, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta mencegah munculnya kemiskinan akut.

Saat ini aplikasi SIDAKIS dapat dipergunakan oleh 31 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkab Bantul.

Dengan aplikasi ini, kata dia, masyarakat yang membutuhkan layanan jaminan kesehatan tidak perlu datang ke Dinsos Bantul, cukup menghubungi PIC (Person In Charge) di bagian pendaftaran rumah sakit. Setelah itu petugas akan mengajukan permohonan KIS APBD melalui aplikasi.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo berharap dengan hadirnya aplikasi SIDAKIS dapat mempermudah pelayanan Program KIS, namun juga tidak lantas menurunkan kualitas pelayanan sumber daya manusia di Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terlibat.

"Pemkab Bantul terus berupaya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima sesuai amanat undang-undang dalam fokus penyelenggaraan pemerintah," katanya.(Ant)