Pemkab Sleman Pastikan TPST Tamanmartani tidak Cemari Lingkungan

Sahabat.com - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani yang saat ini dalam penyelesaian tidak akan mencemari lingkungan sekitarnya.

"Untuk mengantisipasi pencemaran, kami akan memastikan tempat penampungan agar dilapisi Geomembran untuk mencegah pencemaran lindi ke dalam tanah," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Sleman, Selasa.

Menurut dia, nantinya dalam operasionalnya setiap kali menuang sampah di TPST Tamanmartani langsung disemprot dengan eco lindi dan ditaburi mol.

"Kemudian, sampah yang sudah diletakkan di lokasi ditutup dengan Geomembran untuk mencegah bau dan lalat. Kalau ada hujan air hujan tidak menggenangi tumpukan sampah," katanya.

Ia mengatakan setelah 45 hari sampah organik dan anorganik akan dipisahkan dengan gbrik. Sampah organik diayak dan menjadi kompos yang bisa digunakan sebagai media tanaman.

"Kami terus upayakan agar tidak berlama-lama terjebak dalam kondisi darurat sampah yang juga dialami oleh Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta saat ini, karena penutupan sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan," katanya.

Kustini Sri Purnomo mengatakan pihaknya secara intensif mengawal kebijakan yang disampaikan Gubernur DIY terkait desentralisasi sampah di Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta dengan mengambil langkah-langkah strategis terkait kebijakan administratif maupun lapangan dengan perangkat daerah yang secara langsung menangani teknis operasionalnya.

"Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait lainnya untuk segera melakukan akselerasi teknis di lapangan guna menyiapkan tempat sesuai arahan dari Gubernur DIY," katanya.

Ia mengatakan Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman juga sudah diminta untuk mempersiapkan anggaran untuk operasional perangkat daerah terkait penanganan darurat sampah dengan segera.

"Diupayakan tempat untuk parkir sampah sementara diawal Agustus ini sudah dapat digunakan," katanya.

Terkait dengan lokasi, Kustini menjelaskan semua masih berproses, baik terkait aspek sosial, administrasi, maupun teknisnya.(Ant)