Pemkab Sorong Libatkan Perguruan Tinggi Perbaiki Kualitas Pendidikan

Sahabat.com  - Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melibatkan perguruan tinggi dalam membuat desain besar perbaikan kualitas pendidikan di wilayah itu.
 
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di Sorong, Senin, mengatakan pembuatan desain pembangunan bidang pendidikan sebagai kebutuhan mendesak agar mutu pendidikan di daerah itu bisa terangkat.
 
"Kami akan segera membentuk tim yang terdiri atas para akademisi, praktisi, dan pemerhati pendidikan untuk bersama-sama pemerintah menyusun grand desain (desain besar) pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Bulan ini kita sudah mulai menyusun itu," kata dia.
 
Tim tersebut, katanya, akan turun ke distrik (kecamatan) dan kampung atau desa untuk mendata sekolah mulai dari SD hingga SMA, dan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pendidikan.
 
Data yang diperoleh dari lapangan itu, katanya, menjadi acuan Pemkab Sorong dalam menyusun rencana aksi bidang pendidikan.
 
"Semuanya harus berbasis data, tidak bisa menurut kemauan, tapi harus dilandasi dengan kebutuhan," kata dia.
 
Mosso mengakui kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong hingga saat ini masih memprihatinkan, di mana angka putus sekolah di kampung-kampung masih tinggi dan kegiatan belajar mengajar belum bisa dilaksanakan secara optimal.
 
Hal itu dinilai ironis, mengingat Pemkab Sorong  menerima Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang besar, yaitu Rp379 miliar pada 2023.
 
"Kita dapat dana Otsus besar dan DBH Migas juga besar tapi salah mengelola sehingga kualitas pendidikan berjalan di tempat," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Reinhard Simamora menyebut pemkab setempat telah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang bersumber dari APBD untuk pendidikan gratis siswa mulai dari jenjang SD hingga SMP.
 
Pada 2023, katanya, Bosda untuk SD dialokasikan Rp2 miliar dan SMP Rp1 miliar. Bosda untuk SMA dan SMK akan dialokasikan pada 2024 karena sebelumnya penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah (SMA dan SMK) ditangani Pemerintah Provinsi Papua Barat, sedangkan saat ini beralih ke Provinsi Papua Barat Daya.(Ant)