Pemkot Batu Jadikan Penghargaan ANRI Motivasi Tingkatkan Pelayanan

Sahabat.com  - Pemerintah Kota Batu menyatakan penghargaan peringkat 5 Nasional Pengawasan Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2023 bagi daerah itu dijadikan motivasi untuk meningkatkan pelayanan bidang kearsipan.

Penjabat Wali Kota Batu Aries Agung Paewai di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, mengatakan peningkatan pelayanan kearsipan tersebut khususnya untuk dokumen-dokumen memori sejarah perjalanan Kota Batu.

"Ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan kearsipan, terutama arsip yang menjadi dokumen memori sejarah perjalanan Kota Batu dan bahan akuntabilitas kinerja setiap pemerintahan," kata dia.

Ia menjelaskan penghargaan yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bersama Kepala Arsip Nasional RI Imam Gunarto di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (22/5) itu, merupakan bentuk apresiasi.

Menurutnya, apresiasi diberikan kepada lembaga negara dan daerah untuk memastikan bahwa arsip milik negara dikelola dan diselamatkan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, identitas, dan jati diri bangsa.

"Penghargaan ini juga membangkitkan kesadaran bahwa arsip menjadi dokumen memori sejarah perjalanan jati diri Kota Batu," ujarnya.

Penilaian pengawasan kearsipan di Kota Batu dilaksanakan pada 8-9 September 2022 dengan delapan indikator, yaitu kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.

Selain itu, pengelolaan arsip statis, pengorganisasian kearsipan, sumber daya kemanusiaan kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, serta pendanaan kegiatan kearsipan.

Selain Kota Batu, terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang menerima penghargaan serupa, di antaranya Kabupaten Badung, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kota Surabaya.

Penghargaan juga diberikan kepada enam kementerian, tiga lembaga tinggi negara, enam lembaga pemerintah non-kementerian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, serta tiga pemerintah provinsi.(Ant)