Pemkot Jaksel Siapkan Solusi Limbah Ternak di Cikoko Melalui Biogas

Sahabat.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyiapkan solusi jangka panjang terhadap limbah ternak sapi di Cikoko, Jakarta Selatan melalui program biogas.
 
"Untuk jangka panjang, hari Kamis saya akan rapat lagi, desain untuk biogas sudah siap, " kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu.
 
Munjirin menjelaskan untuk pembangunan biogas akan diserahkan ke pihak lainnya karena hasil biogas tersebut dapat menghasilkan keuntungan.
 
"Nanti jika sudah jadi itu kita kumpul siapa yang mau ngambil untuk bangun, Kelompok Peternak Sapi? atau Paljaya? atau mungkin Bazis Baznas karena itu semua biogas pengelolaan menghasilkan uang juga, " katanya.
 
Munjirin juga berjanji segera menjadikan lokasi tersebut menjadi lingkungan hijau untuk sarana belajar.
 
"Saya akan jadikan lingkungan itu hijau untuk sarana edukasi anak-anak sekolah dan sebagainya. Untuk masuk ke situ bisa belajar nanti, " ucapnya.
 
Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membuatkan lubang penampungan sebagai solusi sementara mengatasi pencemaran limbah ternak sapi di RW 05, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan.
 
"Solusi jangka pendek yang penting tidak ada limbah cair maupun limbah padat jadi kita masukkan dulu ke lubang penampungan," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/7).
 
Munjirin menuturkan lubang saluran itu dibuat berdiameter 1x3 meter dan lebar satu meter dengan jumlah sembilan lubang untuk menampung limbah cair di lokasi tersebut.
 
Sedangkan, untuk limbah padat dikumpulkan setiap hari atau dua hari sekali yang nantinya dibawa ke PD Dharma Jaya.
 
Selain jangka pendek, solusi jangka panjang yakni pihaknya akan merancang kondisi lapangan ke depannya mulai dari ukuran lahan hingga jumlah ternak sapi yang dibolehkan.
 
Adapun pihaknya meminta saran berbagai pihak mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pertanian, dan dinas terkait.(Ant)