Sahabat.com - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mematangkan untuk layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya menciptakan pemerintahan dan layanan publik yang efektif bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit mengatakan Pemkot Kediri memiliki berbagai aplikasi layanan publik, namun kurang terpadu. Untuk itu, diperlukan perubahan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Keterpaduan dan efisiensi menjadi sangat penting, karena banyak sekali aplikasi layanan publik kita yang kurang terpadu, sehingga membingungkan masyarakat. Perubahan ini diharapkan bisa mengembangkan pemerintahan dan layanan publik yang efektif untuk masyarakat," katanya di Kediri, Kamis.
Ia menambahkan SPBE telah menjadi leverage transformasi digital nasional yang bertujuan salah satunya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Selain itu, SPBE juga untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Bagus Alit mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kegiatan pengembangan aplikasi khusus di lingkungan Pemkot Kediri harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Aplikasi Khusus.
"Bila nanti ada anggaran di masing-masing OPD terdapat belanja untuk pengembangan aplikasi khusus, supaya melakukan koordinasi dahulu dengan Diskominfo sebelum kegiatan itu dilaksanakan," kata dia.
Ia menyampaikan arahan dari Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengenai pelaksanaan SPBE tidak harus menambah aplikasi yang baru.
"Jangan satu inovasi satu aplikasi tapi tidak terpadu, akhirnya hilang tidak terpakai. Hal itu jangan sampai terjadi," kata dia.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi kegiatan pemerintahan di masa datang.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Kediri Apip Permana mengatakan selama ini pengembangan SPBE masih dianggap tugas dari Diskominfo saja. Padahal, sebenarnya dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik seluruh OPD terlibat di dalamnya.
"Kalau kita lihat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, Diskominfo hanya bertugas sebagai basis elektronik. Padahal, dalam SPBE seluruh OPD memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing," kata Apip.
Apip berharap dalam rapat koordinasi dan sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman, sehingga seluruh OPD nantinya mengerti peran dan fungsi masing-masing dalam SPBE.
"Semoga kegiatan ini bisa menambah pengetahuan mengenai SPBE serta bisa meneruskannya kepada pimpinan terutama terkait indikator di masing-masing OPD," kata Apip.(Ant)
0 Komentar
KPAI Dapati 1,14 Juta Anak Masih Jadi Pekerja Anak
Kasad Panen Raya Jagung dan Singkong di Lahan Ketahanan Pangan Kostrad Ciemas Sukabumi
Siap Galau Bareng Lyodra hingga Afgan di Pesona Nusantara NTV
Tokoh Adat Ungkap Kedekatan PLN dengan Masyarakat di Sekitar Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
PLN UIP Nusra Kembangkan Berbagai Sektor Potensial di Sekitar Kawasan Pengembangan PLTP Ulumbu
Polda Metro Jaya Tangkap Kekasih Artis Tamara Tyasmara
Tanggul wulan Jebol, Jalur Pantura-kudus Terputus
Wakapolri Tegaskan Tidak Ada Instruksi Video Testimoni Rektor
Leave a comment