Pemprov Jatim dukung Iuran BPJS demi Cakupan Kesehatan Semesta

Sahabat.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur siap mendukung iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi tercapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, menjelaskan syarat tercapai UHC adalah minimal 95 persen penduduk di tiap kabupaten/ kota harus terdaftar dalam kepesertaan JKN.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Sekdaprov Jatim, wes ayo urunan saja supaya di tiap kabupaten/ kota mencapai 95 persen," katanya usai menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait UHC dan BPJS di Surabaya, Kamis (23/3) malam.

Sampai sekarang dari 38 daerah kabupaten/kota di Jatim baru 21 yang telah mencapai UHC. Terhadap 17 pemerintah kabupaten/kota yang belum mencapai UHC diberi dua opsi.

Pertama, pemerintah kabupaten/kota terkait didorong memenuhi iuran kepesertaan JKN warganya hingga mencapai 95 persen melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang saat ini masuk tahap pembahasan.

Kedua, kalau tidak mampu, Gubernur Khofifah menegaskan siap menyokong kekurangan iuran BPJS Kesehatan agar seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang dipimpinnya mencapai UHC.

"Kalau Wali Kota Pasuruan Gus Ipul tadi mendorong agar seluruh kabupaten/ kota memaksimalkan APBD-P demi mencapai UHC, lalu Pemprov Jatim memberi reward dengan memenuhi alat kesehatan yang dibutuhkan di tiap daerah," ujarnya.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengatakan supaya bisa memenuhi 100 persen iuran warganya dalam kepesertaan JKN tidak ada pilihan selain menyisihkan lewat APBD.

"Kalau pengalaman saya butuh waktu dua tahun sampai akhirnya Kota Pasuruan mencapai UHC," katanya. Kota Pasuruan memenuhi kekurangan iuran JKN/ BPJS warganya dari APBD sekitar Rp50 miliar.

"Kalau Kota Malang lebih tinggi lagi, kekurangan iuran BPJS-nya untuk mencapai 95 persen sekitar Rp300 miliar dari APBD-nya. Kalau kami hanya sekitar Rp50 miliar karena penduduknya sedikit. Kabupaten Ngawi lain lagi, butuh sekitar Rp40 miliar dari APBD-nya. Jadi setiap kabupaten/ kota memang ada problemnya sendiri-sendiri," ujar Gus Ipul.

Intinya, lanjut dia, tantangan dari Gubernur Khofifah untuk mencapai target UHC memang harus dipenuhi oleh setiap Bupati/ Wali Kota.

"Bu Gubernur memang jos sampai bersedia sharing agar tercapai UHC di seluruh kabupaten/ kota se- Jatim," kata Gus Ipul.(Ant)