Pemprov Sulteng Gencarkan Penanggulangan Stunting

Sahabat.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggencarkan penanggulangan stunting sebagai bentuk upaya menjamin tumbuh kembang anak yang sehat tanpa stunting.

"Kami berkomitmen akan terus mengawal penanganan dan memaksimalkan penanggulangan stunting juga kemiskinan ekstrem," kata Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir di Palu, Kamis.

Ma'mun Amir berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, kabupaten/kota agar meningkatkan peran untuk mengatasi kasus stunting.

"Untuk itu TPPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar memastikan rencana kerja TPPS tahun 2023 telah disusun dan dilaksanakan sesuai jadwal," katanya.

Wagub mengatakan ada beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Sulteng. Pertama mengenai peningkatan peran TPPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama melalui kesiapan rencana kerja TPPS tahun 2023.

Kedua mengenai pendanaan melalui APBD provinsi, kabupaten/kota yang mendukung percepatan penurunan stunting.

Ketiga pelaporan TPPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota per semester harus tepat waktu dan sesuai dengan format yang ditentukan. Keempat pengendalian kualitas dan capaian pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota. Kelima pelaporan hasil pelaksanaan aksi satu sampai dengan aksi delapan pada web monitoring aksi.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan program inovasi yang dinamakan desa siap gencar dan aman stunting (siaran stunting). Melalui program tersebut, Pemprov Sulteng akan mengintervensi stunting di dua lokasi fokus meliputi Desa Pangkung, Kabupaten Tolitoli dan Desa Rano B, Kabupaten Donggala.

Sebelumnya, pada tahun 2022 telah diintervensi enam desa di dua kabupaten yaitu Desa Marantale, Desa Sinei Tengah, Desa Tulandenggi Sibatang di Kabupaten Parigi Moutong, dan Desa Pakuli, Desa Waturalele, Desa Sibalaya Barat, Kabupaten Sigi.

"Dan diharapkan program inovasi ini dilanjutkan oleh kabupaten lokasi fokus penanganan stunting, serta dapat direplikasi oleh kabupaten lainnya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah bekerjasama dengan Universitas Tadulako dalam pelaksanaan KKN tematik percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sulawesi Tengah mencapai 28,2 persen, atau jauh berada di atas rata-rata prevalensi nasional sebesar 21,6 persen.(Ant)