PP Aisyiyah Serukan Perayaan Idul Adha yang Ramah Lingkungan

Sahabat.com - Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah menyerukan kepada warga persyarikatan Muhammadiyah untuk merayakan Idul Adha 1444 Hijriah yang ramah lingkungan atau Green Idul Adha.
 
"Tujuan Green Idul Adha ini agar masyarakat terbiasa mengurangi penggunaan plastik dan beralih menggunakan bahan atau peralatan yang tidak sekali pakai, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah anorganik," ujar Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB Aisyiyah, Surria Dwiwahyu, saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.
 
Seruan tersebut diedarkan kepada Ketua LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) se-Indonesia. Selain itu terdapat sejumlah seruan kegiatan utama yaitu sosialisasi hentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai, kemudian tema khutbah atau tausiyah Green Idul Adha serta terkait syiar dan publikasi.
 
"Dengan begitu kami harap dapat muncul kebiasaan dan perubahan perilaku hidup sehat pada masyarakat," katanya.
 
PP Aisyiyah menyarankan masyarakat supaya mengganti kantong plastik untuk membungkus daging kurban dengan dedaunan, besek anyaman bambu, lontar, dan lain sebagainya. Alternatif lainnya, kata Surria, yakni menggunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang.
 
PP Aisyiyah akan menyosialisasikan hal itu sampai ke tingkat daerah, cabang, dan ranting, serta melakukan kerja sama dengan majelis, lembaga, dan organisasi otonom, maupun amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah di sekitarnya.
 
Selain itu PP Aisyiyah menyerukan kepada pengurus masjid, majelis taklim, maupun jaringan yang akan melaksanakan Shalat Idul Adha 1444 Hijriah untuk memasukkan pesan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai maupun topik Idul Adha yang lebih ramah lingkungan di dalam khutbah atau tausiyahnya.
 
Sebelumnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah memenuhi aspirasi Muhammadiyah terkait penambahan libur Idul Adha dan menjadi bukti bahwa pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip konstitusi.
 
"Penambahan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap Konstitusi, terutama dalam menjamin kemerdekaan warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya," ujar Mu'ti.(Ant)