Sumbar Tegaskan SDGs Upaya Terpadu Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan

Sahabat.com  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kelaparan, peduli lingkungan, ramah perempuan hingga desa tanggap terhadap budaya yang berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

"Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Staf Ahli bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumbar Erinaldi di Padang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Erinaldi pada kegiatan workshop pemberdayaan desa dan badan usaha milik desa yang diselenggarakan di Universitas Andalas (Unand) Sumbar.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Erinaldi menjelaskan untuk mewujudkan tujuan SDGs terhadap kemajuan desa, maka salah satu indikator yang mesti diperhatikan ialah terkait dengan aspek pendidikan.

Khusus di Ranah Minang, Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat penduduk setempat yang berhasil menempuh pendidikan strata tiga (S3) hanya 0,002 persen, S2 sebanyak 0,003 persen dan 4,7 persen untuk S1.

Sayangnya, lanjut dia, 57 persen masyarakat di Sumbar hanya tamat sekolah dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak sekolah sama sekali.

Ia menyebutkan 57 persen masyarakat tersebut tersebar di desa-desa atau nagari yang ada di Sumbar. Pemerintah provinsi saat ini terus berupaya mencari solusi atau regulasi untuk memanfaatkan masyarakat yang tamat maupun tidak tamat SD, atau tidak sekolah sama sekali.

"Ini adalah pekerjaan kita untuk mengoptimalisasi masalah desa," kata dia.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Unand bidang Perencanaan, Riset, Inovasi dan Kerja Sama Dr Hefrizal Handra mengatakan perguruan tinggi memiliki banyak peran dalam mengembangkan desa termasuk badan usaha milik desa.

Peran dunia akademis tersebut di antaranya pengelolaan atau manajemen badan usaha milik desa/nagari, pengelolaan keuangan hingga membantu pengembangan bisnis.

Hefrizal Handra optimistis peran serta para akademisi atau pakar dari berbagai latar belakang disiplin ilmu bisa membantu memajukan badan usaha milik desa/nagari di Sumbar.

"Unand juga bisa membantu dari segi pengembangan produk-produk inovasi," ucapnya.(Ant)