Tak Masalah Siapa Presidennya, Pakar Hukum Hanya Soroti Rangkaian dan Proses Pemilu 2024

Sahabat.com - Dalam momentum Pemilu, perbedaan pilihan merupakan suatu keniscayaan dalam politik. Akan tetapi merayakan pesta demokrasi harus dengan cara aman, nyaman, harmonis dan kondusif.

Rakyat sudah memilih, yang terpenting bukanlah siapa pemimpinnya untuk lima tahun kedepan. Namun keutuhan NKRI yang harus tetap dijaga.

Sebagai seorang Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti juga tak mempermasalahkan siapa presiden yang menang di Pemilu 2024 ini. Pihaknya hanya menyoroti rangkaian dan proses yang saat ini sedang terjadi.

Saat ini memang banyak calon legislatif yang merasa kurang puas atas hasil akhir Pemilu 2024. Akan tetapi ketidakpuasan tersebut bisa dituangkan dengan mengajukan Hak angket.

Sebab, hak angket bisa menjadi solusi membuka dugaan kecurangan pemilu yang banyak diresahkan para calon legislatif dan para masyarakat.

Selain itu, muncul juga framing bahwa kecurangan Pemilu 2024 harusnya dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perselisihan hasil Pemilu kalau di MK itu hitung-hitungannya lebih ke perbedaan hasil perhitungan. Angka-angka saja. Kalau untuk Pilpres belum pernah permohonan untuk memeriksa kecurangan yang sifatnya TSM," kata Bivitri Susanti.

Bivitri juga menjelaskan bahwa hak angket dirasa penting karena bisa menjadi tangan panjang dari masyarakat yang ingin adanya transparansi hasil Pemilu.

Akan tetapi kalau ditanya apakah hak angket itu efektif atau tidak, Ia hanya menyarankan untuk menanyakan langsung kepada para politisinya saja.

"Kalau efektif atau tidak harus ditanya kepada politisinya mau atau tidak, itu ya kita buktikan saja mereka sebenarnya tipe orang-orang yang berpikir logis dan bisa dikasih masukan atau tidak. Kalau memang tidak ada dampaknya berarti mereka bukan tipe pemimpin yang seperti itu. Kami hanya akademisi yang hanya mendorong saja kalau urusan dinamika politik biarkan itu menjadi urusan para politisi," jelasnya.

"Saya nggak bisa jawab efektif atau enggaknya kita lihat saja nanti tapi memang semua yang memegang peran masing-masing dalam masyarakat harus melakukan ini. Menurut saya itu tanggung jawab kaum intelektual kalau tidak melakukannya kami juga merasa ikut bersalah karena kejahatan kalau dibiarkan kita juga ikut jadi penjahat," tegasnya.

Bivitri hanya menegaskan sebagai seorang Pakar Hukum Tata Negara, tidak ada disain khusus dalam hal ini. Pihaknya hanya bergerak untuk mencari keadilan atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat.

"Tidak ada desain khusus pokoknya kalau Kami lihat situasi yang harus dilakukan ya kami masih lakukan. Karena kalau kami sih hanya m ingin melihat kebenaran, jadi kami mendorong saja apa yang harus dilakukan untuk mencari kebenaran," pungkasnya.