Wabup Tanjabbar Minta Seluruh OPD Bantu Tangani Faktor Risiko Stunting

Sahabat.com  - Wakil Bupati (Wabup) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi,  Hairan meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas yang tergabung dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dapat menangani faktor risiko stunting.

"Di antaranya jamban sehat, akses air bersih dan pernikahan anak di bawah umur," katanya saat membuka secara resmi Forum Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2023 di Tanjabbar, Selasa.

A​​​​​cara itu juga turut dihadiri Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, kepala OPD dan camat yang tergabung dalam tim TP-PKK Tanjab Barat

Wakil Bupati Hairan juga Ketua TPPS Kabupaten Tanjabbar mengatakan stunting merupakan masalah serius karena dapat merusak masa depan anak-anak dan sampai saat ini, seluruh elemen.

Pemkab Tanjabbar tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan nyata terutama dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk percepatan penurunan stunting.

Menyinggung soal keberhasilan berbagai pihak di daerah dalam kerja terpadu untuk menurunkan prevalensi stunting, Pemkab Tanjabbar mengapresiasi kinerja berbagai pihak dalam upaya pengentasan stunting di daerah itu.

"Hasil yang kita peroleh pada usaha tahun 2022 perlu kita syukuri, namun jangan sampai prestasi tersebut membuat kita terlena, perlu upaya yang besar, melalui sinergitas, integritas dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam penurunan stunting," katanya.

Kepada seluruh TPPS Kecamatan, Wabup meminta dapat melakukan pembinaan kepada TPPS desa atau kelurahan dengan melaksanakan rembuk stunting tingkat kecamatan, rembuk stunting tingkat desa atau kelurahan minimal satu kali dalam setahun.

TPPD kecamatan diminta  agar dapat melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pernikahan anak karena dapat meningkatkan faktor resiko keluarga stuting dan kemiskinan ekstrem.

Pemkab Tanjabbar, kata Hairan, berharap agar para camat dapat meningkatkan pelaksanaan posyandu di wilayahnya dan mengkampanyekan agar ibu hamil dan baduta/balita memeriksakan diri di posyandu, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi survei kesehatan Indonesia pada Agustus-September 2023.

Sementara itu Plt perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanjabbar dapat menurunkan di angka 9,9 persen di tahun 2022 yang sebelumnya 19,8 persen di tahun 2021.

Ia mengatakan prevalensi stunting 2022 mengalami penurunan baik di Provinsi Jambi maupun di kabupaten, ini sumbangsih dari pemkab tanjab barat yang mengalami penurunan angka Stunting yang luar biasa.

"Harapannya prestasi Tanjabbar ini dapat dipertahankan dan dapat juga menurunkan lagi di angka 6 atau 7 persen yang saat ini di angka 9,9 persen," demikian Hairan.(Ant)