Wamen BUMN terus dorong BSI Salurkan Pembiayaan ke Sektor Riil

Sahabat.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo terus mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menyalurkan pembiayaan syariah ke sektor riil sehingga sektor keuangan Islam juga memiliki peluang pertumbuhan baru.

“Pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif yang tetap memenuhi prinsip syariah mendesak dilakukan. Dewan Syariah Nasional (DSN) sedang mengembangkan struktur produk syariah untuk wholesale banking dengan memperhatikan global best practice,” katanya dalam Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 di Ritz Karlton, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut BSI didorong untuk lebih banyak menyalurkan pembiayaan wholesale jangka panjang, tidak hanya kepada proyek dalam negeri tetapi juga ke luar negeri.

“Kita ingin terus menyosialisasikan bahwa struktur syariah adalah struktur keuangan yang paling tepat untuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan jangka panjang, terutama untuk proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” imbuhnya.

Pembiayaan syariah, menurutnya, sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, dan pembangkit listrik, tapi di Indonesia belum banyak orang yang memahami hal ini.

“Di luar negeri seperti di London, Dubai, dan Malaysia, hal ini cukup common. Ini pertama kali kita sosialisasikan melalui GIFS 2023 sehingga masyarakat, pelaku usaha, dan investor paham bahwa sebenarnya struktur pembiayaan syariah paling cocok untuk pembiayaan pembangunan Indonesia ke depan,” katanya.

Dalam empat bulan ke depan, ia berharap BSI akan mulai bisa menyalurkan pembiayaan-pembiayaan sindikasi syariah untuk proyek jangka panjang yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas.

“Indonesia sekarang menggunakan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang banyak digunakan untuk proyek spesifik. Ini kita harap terjadi dari perbankan syariah untuk proyek non pemerintah juga,” katanya.

Per Desember 2022, pembiayaan wholesale BSI mencapai Rp57,18 triliun atau tumbuh 15,80 persen secara tahunan dan pembiayaan sindikasi mencapai Rp45 triliun atau tumbuh 13,44 persen secara tahunan.(Ant)