69 Pegawai Kemenkeu Hartanya Tak Wajar, Kebanyakan Orang Pajak dan Bea Cukai!

Sahabat.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memanggil pegawai berharta tidak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data setidaknya ada 69 orang.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan dari 69 pegawai, 10 di antaranya sudah mulai dilakukan pemanggilan. Ini dilakukan dalam rangka klarifikasi dan pemeriksaan terhadap harta kekayaan.

"10 sudah kita panggil. Kita akan terus seminggu dua minggu ini akan kita kerjakan," ujar Awan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Sementara, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo menambahkan 69 pegawai yang berharta tak wajar itu seluruhnya memiliki profil pegawai berisiko tinggi. Mayoritas dari mereka adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Detilnya saya juga belum tahu. Menurut info memang sebagian besar dari 2 institusi itu, pajak dan bea cukai, tapi juga ada dari direktorat lainnya," kata Prastowo.

Hasil pemeriksaan pegawai yang berharta tidak wajar nantinya bisa dilanjut sampai investigasi atau penjatuhan hukuman disiplin jika dalam pemeriksaan terdapat bukti kuat.

Kala ditanya level jabatan pegawai yang berharta tak wajar, Prastowo menyebut mereka adalah yang wajib LHKPN yakni yang memiliki jabatan tinggi.

"Karena basisnya LHKPN tentu kan yang wajib LHKPN terutama, tapi tetap ada juga yang dari LHK itu juga kita profile misalnya fungsional," tandasnya.