BPBD Cilacap Akui Belum Maksimal Manfaatkan Informasi Cuaca BMKG

Sahabat.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengakui bahwa hingga saat ini belum bisa maksimal memanfaatkan informasi meteorologi atau prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Saya harus bicara jujur, masih banyak yang belum bisa kami tindaklanjuti. Seandainya ini secara ideal bisa dicukupi, maka semakin mampu kita untuk mengurangi risiko bencana terutama dalam kaitannya dengan korban jiwa dan kerusakan harta benda," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Wijonardi di Cilacap, Kamis.

Kendati belum maksimal dalam pemanfaatannya, dia mengatakan informasi yang berkaitan dengan meteorologi selalu menjadi acuan bagi BPBD dalam rangka mengantisipasi potensi bencana alam.

Bahkan, kata dia, BMKG sangat intens dalam memberikan informasi prakiraan cuaca karena dalam satu hari setidaknya 32 pesan yang dikirim ke BPBD maupun jaringan lainnya.

"Semua itu selalu berbunyi untuk kewaspadaan. Hari ini saja (23/3), dalam tiga hingga enam jam ke depan, untuk Kabupaten Cilacap khususnya Majenang sudah diingatkan agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi," katanya.

Terkait dengan prakiraan cuaca dari BMKG tersebut, dia mengatakan pihaknya telah meminta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPBD Wilayah Majenang beserta para sukarelawan untuk tetap waspada dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Menurut dia, BMKG tidak hanya memberikan informasi prakiraan cuaca untuk tiga hingga enam jam ke depan, prakiraan cuaca untuk tiga hari ke depan pun disajikan sehingga BPBD bisa lebih cepat dalam mengambil langkah antisipasi terhadap potensi bencana.

Ia mengakui kecepatan informasi yang diberikan BMKG harus diimbangi dengan kecepatan BPBD untuk menginformasikan kepada masyarakat.

"Namun, kami menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana. Kita membutuhkan jaringan komunikasi sebetulnya, untuk meneruskan informasi kepada masyarakat," ucapnya.

Selain itu, kata dia, penyampaian informasi sebenarnya merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) yang mengamanatkan bahwa informasi merupakan hak masyarakat atau publik.

Jika hal itu tidak dicukupi dengan cepat, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap mengabaikan kewajiban dalam SPM khususnya aspek masyarakat berhak mendapatkan informasi cuaca yang bisa menjadi ancaman bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kecepatan informasi yang disajikan BMKG. Sekarang sebetulnya tinggal bagaimana kita mengurangi risiko bencana dengan menyampaikan informasi," katanya.

Wijonardi menegaskan penyampaian informasi sangat tergantung pada alat yang dimiliki BPBD untuk meneruskan informasi kepada masyarakat, karena selama ini hanya mengandalkan telepon (HP) dengan pulsa atau kuota internet pribadi.

Menurut dia, semua itu menjadi kesadaran masing-masing untuk menyampaikan atau meneruskan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan kuota internet pribadi.

"Ini bagian dari pengorbanan semua komponen sebetulnya. Jadi, mereka yang memiliki kesadaran untuk menerus informasi sebagai suatu nilai ibadah, mereka akan meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat," ujarnya.

Akan tetapi kalau kemudian memperhitungkan penyampaian informasi tersebut sebagai tugas sehingga harus didukung oleh anggaran kuota internet dinas, kata dia, hal itu juga menjadi kendala dalam penyampaian informasi cuaca kepada masyarakat.

Padahal, kata dia, risiko bencana dapat dikurangi jika informasi cuaca bagi masyarakat dapat dicukupi, sehingga mereka akan semakin siap siaga.

"Kesiapsiagaan masyarakat juga bagian dari pengurangan risiko bencana. Semua ini juga akan berpengaruh terhadap indeks ketahanan daerah yang menunjukkan bahwa suatu daerah sangat cepat dalam merespons kemungkinan akan terjadinya bencana," katanya.(Ant)