Kawan GanjarMahfud ’98 Gelar Mimbar Demokrasi: “Kembalikan Reformasi dan Tolak Neo-Orba!”

Sahabat.com - Meskipun Reformasi 1998 telah berjalan selama 25 tahun, tatanan demokrasi di Indonesia justru terkikis. Pembangunan infrastruktur dan 

pengembangan ekonomi tidak sejalan dengan penegakan hukum dan penciptaan keadilan.

Rakyat melihat mendung gelap demokrasi menggelantung di negeri ini karena menjelang Pilpres 2024, terjadi praktek penyalahgunaan kekuasaan, salah satunya melalui keputusan MK 
yang kontroversional dalam memutuskan persyaratan capres-cawapres. 

Situasi ini diperumit dengan munculnya capres yang diindikasikan melakukan pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM ) di mana lalu. Pelanggar HAM boleh menjadi presiden di Indonesia.

“Reformasi 1998 menunjukkan bahwa rakyat antiterhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN), dwifungsi ABRI, dan pemilihan umum (Pemilu) yang tidak jujur, bebas, rahasia, dan adil. Saat ini, rakyat juga anti terhadap pemimpin yang berbagai cara untuk melanggengkan 
kekuasaannya," ungkap Suroso, Sekretaris Kawan Ganjar-Mahfud ’98 di Rumah Aspirasi/Tim Koordinasi 
Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) di Jalan Diponegoro, Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/23).

Ditambahkan mantan tahanan politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) 1996-1999 tersebut, untuk memulihkan 
demokrasi dan memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia di masa depan, Kawan GanjarMahfud ’98 menggelar kegiatan Mimbar Demokrasi yang kali ini mengangkat tema: “Kembalikan 
Reformasi dan Tolak Neo-Orba!” di panggung TKRPP.

“Melalui Mimbar Demokrasi ini, Kawan GanjarMahfud ’98 hendak mengedukasi dan mengajak rakyat Indonesia untuk kembali ke Reformasi 1998 dan menolak Neo-Orba. Pemilihan presiden (Pilpres) merupakan wujud nyata dari demokrasi dalam menentukan kelangsungan kepemimpinan nasional. Ini bukan tentang Ganjar, tentang Mahfud, dan tentang kekuasaan. Tetapi tentang kita, rakyat Indonesia,” tegas Suroso. 

Mimbar Demokrasi berisi kegiatan orasi dan kegiatan seni yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh lintas agama.
”Masih adakah perbaikan hidup rakyat Indonesia di masa depan?” ucap Yusuf Lakaseng, 
mantan pengurus PRD yang kini menjabat sebagai Ketua Bidang Politik DPP Partai 
Perindo.

“Kaum borjuis dan feodal (oligarki) mencengkram politik nasional dan lokal 
sehingga rakyat hidup dalam demokrasi borjuis. Orba dengan “konglomerasi” menghancurkan 
ekonomi politik nasional. Kaum kapitalis semu (ersatz capitalist) berperan sebagai ‘makelar’ 
kapitalis global. Dan 1 persen orang Indonesia mampu menguasai 50 persen kekayaan atau aset nasional, 
sehingga menciptakan ketimpangan. Sementara 90 persen rakyat saling berkonflik memperebutkan 
50 persen sumber daya yang tersisa. Korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM, perusakan 
lingkungan, pembungkaman, pembodohan, pelangkaan pangan, dan lain-lain yang terjadi sejak 
Orba masih berlangsung hingga Orde Neo-Orba kini,” jelas Yusuf.

Pantang hukumnya memilih pemimpin yang tidak amanah, berkhianat pada konstitusi, menyelewengkan kuasa, berkolusi dengan kapitalis asing, menindas rakyat, dan 
mempraktikkan nepotisme serta korupsi.

“Rakyat harus bersatu padu melawan setiap upaya 
rezim untuk mengembalikan kekuatan sisa-sisa Orba seperti Prabowo dan sekutunya dalam Kawan GanjarMahfud ‘98
berbagai watak dan kultur politiknya. Rakyat harus menghadang setiap usaha rezim Neo-Orba 
untuk bercokol kembali. Rakyat jangan memilih penguasa yang zalim dan berkhianat pada 
konstitusi,” ungkap Yusuf.

Pilpres merupakan wujud nyata dari demokrasi dalam menentukan kelangsungan  kepemimpinan nasional. Kita tidak ingin masa depan anak, cucu, dan cicit kita hancur oleh 
kaum despotik dan nepotis, jika mereka menguasai Republik Indonesia ini.

“Saatnya merapatkan barisan seluruh rakyat, tua-muda, laki-perempuan, bineka tunggal ika, melawan 
setiap upaya ekstrimisme dan intoleran hasil rekayasa Neo-Orba. Saatnya memenangkan 
pemerintahan yang baru yang lebih memberikan harapan dan perubahan menuju Indonesia adil, 
makmur, sejahtera, dan unggul. Rakyat bersatu tak dapat dikalahkan!" pungkasnya.

Sebagai catatan, tentang Kawan Ganjar-Mahfud ’98 adalah terdiri dari aktivis Reformasi lintas komunitas atau sektoral, baik yang tergabung melalui Kawan Ganjar-Mahfud '98, relawan, maupun organisasi massa, termasuk 
aktivis mandiri memandang penting untuk bergerak bersama-sama dalam memenangkan 
Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. 

Kawan Ganjar ’98 menghimpun orang-orang atau aktivis yang peduli pada bangsa dan negara 
di masa depan melalui kepemimpinan nasional yang mampu menjawab kebutuhan riil rakyat.

Untuk itu, Kawan Ganjar Mahfud 98, serta kawan-kawan aktivis yang tergabung dari berbagai organisasi menyerukan: 

1) Usut tuntas kejahatan HAM Orde Baru. 

2) Tinjau kembali UU No. 20/2023 yang memberikan peluang TNI dan POLRI masuk ke ranah Sipil. 

3) Laksanakan Pemilihan Umum 2024 yang Jujur dan Adil.

Rakyat bersatu menangkan Pemilu 2024. Saatnya menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, unggul. dan bermartabat.