Kemensos Resmikan Rusunawa untuk Atasi Masalah Tunawisma

Sahabat.com - Menteri Sosial (Kemensos) Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun Sewa (rusunawa) Sentra Terpadu Pangudi Luhur di komplek Depsos Bekasi, Jumat (10/2/2023).

Pembangunan rusun yang satu towernya menelan biaya Rp34,5 miliar itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tunawisma, dan para disabilitas.

Tri Rismaharini, mengatakan pembangunan rusun tersebut sebagai upaya Kemensos mengatasi masalah tunawisma, dengan memberikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang cukup murah.

"Di sini memang masih banyak yang belum memiliki rumah. Jadi kami ingin punya shelter atau hunian untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan daya beli rumah," kata Risma.

Untuk diketahui, setiap tower Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi ini terdiri dari 5 lantai, dengan total jumlah unit 93 kamar hunian yang sudah dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, lemari, meja, kursi, kitchen set, dan listrik berdaya 1300 watt.

Nantinya, para penghuni Rusun Pangudi Luhur ini tidak hanya mendapatkan hunian dengan harga murah, tapi juga pendampingan dan pelatihan agar ke depannya mereka bisa lebih mandiri.

"Untuk harga Rp10.000 per bulan karena kami menghitung mereka pemulung itu pendapatannya ada yang Rp300.000 ada yang Rp400.000. Jadi mereka sebulan segitu," ujarnya.

"Mereka yang pindah ke sini juga kami siapkan pekerjaannya. Contohnya kayak buruh cuci itu kami ajari dulu laundry. Kemudian yang kedai kopi kami harus training dulu supaya mereka bisa masuk tataran menengah atas," sambung Mantan Wali Kota Jawa Timur itu.

Sementara itu, dalam memberikan pelatihan kepada para penghuni rusun, Kemensos bakal berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dirjen Kementerian PUPR, Iwan Siprijanto mengatakan bahwa pembangunan rumah susun ini adalah hasil kolaborasi Kemensos dan Kementerian PUPR, dalam hal membuat hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini kolaborasi yang luar biasa, dan kiranya program ini bisa berlanjut dengan berbagai skema. Dan kami mendorong untuk hunian vertikal terus dilanjutkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Iwan Siprijanto.