KLHK dan Pemprov Kepri Susun Rencana Kerja Folu Net Sink 2030

Sahabat.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menyusun rencana kerja Indonesia's Folu Net Sink 2030 melalui workshop atau lokakarya  pertama di Kota Tanjungpinang dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Kementerian LHK, Nurul iftitah, mengatakan melalui workshop tersebut pihaknya menjaring cukup banyak masukan dari para peserta yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, pemerintah kabupaten/kota, mitra, swasta, kesatuan pengelola hutan, hingga LSM lingkungan hidup.

"Kami telah memetakan lokasi-lokasi yang akan dilakukan kegiatan mitigasi, dalam rangka mendukung pencapaian Indonesia's Folu Net Sink 2030," kata Nurul Iftitah di Tanjungpinang, Selasa (21/3).

Menurutnya workshop pertama ini memang lebih difokuskan pada pengumpulan data dan mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang akan terlibat guna mengejar capaian Indonesia's Folu Net Sink 2030.

Setelah ini, katanya, dilanjutkan dengan workshop kedua untuk lebih mendetailkan rencana kerja dan pendanaan. Baru kemudian di workshop ketiga, dilakukan pengajuan dana dan aksi di lapangan.

"Anggarannya bisa dari APBN, swasta, swadaya masyarakat sampai bantuan dana hibah luar negeri," ujarnya.

Nurul Iftitah menjelaskan tahun ini Kementerian LHK dan Pemprov Kepri masih dalam tahap penyelesaian rencana kerja Indonesia's Folu Net Sink 2030.

Dia berharap 22 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepri dapat segera menyelesaikan rencana kerja tersebut.

"Tahun lalu, ada 12 provinsi yang sudah menyelesaikan rencana kerjanya," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Upaya mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia akan dilakukan dari lima sektor, yakni sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU (Forest and Other Land Use).

"Untuk wilayah Kepri, salah satu fokus mitigasi kita ialah kawasan hutan mangrove yang sebagian rusak akibat ulah manusia, dan sebagian lainnya masih dalam kondisi bagus sehingga perlu dijaga kelestariannya," ucapnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya pengurangan emisi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Menurutnya perubahan iklim yang terjadi saat ini jika tidak segera diantisipasi tentu akan berdampak sangat berat, khususnya terhadap Provinsi Kepri yang merupakan daerah kepulauan.

"Seperti banjir rob yang sekarang sudah tidak setahun sekali, tapi sudah berkali-kali. Itu juga bagian yang harus kita antisipasi," sebutnya.

Ia menyatakan komitmen Pemprov Kepri dalam melakukan mitigasi untuk mengurangi efek rumah kaca, yakni dengan menggandeng Kementerian LHK untuk memperbaiki kawasan hutan atau lingkungan yang rusak.

Pihaknya pun akan menjadikan upaya mitigasi untuk mengurangi emisi rumah kaca ini sebagai salah satu program strategis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri.(Ant)