Legislator Apresiasi Sikap Jokowi Kecam Keras Serangan Israel Terhadap Warga Palestina

Sahabat.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Kepala Negara juga menyatakan Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Sikap Presiden Jokowi itu diapresiasi Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Langkah tegas itu, kata dia, harus didukung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk bisa menggalang kekuatan di PBB (Perserikatan Bangsa-Bnagsa).  

"Jadi itu langkah yang tegas dari Presiden tinggal bagaimana nanti Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) bisa menggalang kekuatan di PBB. Sehingga ini tidak hanya menjadi suara Indonesia, tapi suara Indonesia yang didukung negara-negara lain di PBB," kata Meutya di Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, dilansir dari laman dpr.go.id, Jumat (3/1/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan usai rapat terbatas (ratas) terkait Palestina di Istana Negara, Senin (30/10/2023). Presiden menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang mengecam keras serangan terhadap warga Palestina di Gaza.

Meutya menilai aksi boikot komoditas terhadap Israel tidak diperlukan karena tak menyelesaikan permasalahan perang antara Israel-Palestina.

"Enggak (perlu), kita kalau boikot-boikot janganlah, boikot juga enggak menyelesaikan masalah," lanjutnya.

Meski demikian, legislator Fraksi Partai Golkar ini memandang penting bagi Indonesia untuk bersikap keras di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas situasi yang terjadi di Gaza.

"Kalau kita bersikap keras di PBB harus. Jadi, kita kerasnya yang Insya Allah bawa manfaat dan ada konkretnya, seperti sikap Presiden yang sudah tegas, tinggal bagaimana di PBB kita bisa menggalang. Kalau boikot-boikot saya rasa tidak usah," ujarnya.

Terlebih, jabatan Indonesia yang duduk di Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bukan hanya prestasi, melainkan juga sebuah tanggung jawab yang besar. Di antaranya untuk menyuarakan ihwal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Gaza.

"Artinya untuk apa jadi anggota Dewan HAM kalau kemudian kita tidak berhasil menyuarakan hal-hal yang memang kita rasa perlu, khususnya terkait Palestina," tukas Meutya.