Mengenang Satu Tahun Gempa Pasaman Barat

Sahabat.com - Pada 25 Februari 2023 tepat satu tahun gempa  dengan magnitudo 6,1 meluluhlantakkan sejumlah bangunan di berbagai kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. 

Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek.

Secara umum topografi daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit bergelombang, sedangkan daerah bukit dan bergunung hanya terdapat di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh.

Pada gempa 22 Februari 2022, setidaknya ada tiga kecamatan di daerah ini yang terdampak gempa tersebut yakni  Nagari Kajai di Kecamatan Talamau, Pinaga di Kecamatan Pasaman dan sebagian di Kecamatan Kinali. Dari daerah ini dampak yang paling parah dirasakan di Nagari Kajai Kecamatan Talamau.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang mengakibatkan kerusakan di Pasaman Barat berpusat di darat pada koordinat 99,98° BT dan 0,15° LU, pusat gempa berada di darat, 17 km timur laut Pasaman Barat, magnitudo M 6,2 pada kedalaman 10 kilometer. 

Sedangkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat  tidak kurang 13 orang warga di daerah itu meninggal dunia, sebanyak 1.111 rumah rusak berat, 1.171 rumah rusak sedang dan 2.172 rumah rusak ringan.

Dampak akibat gempa yang terjadi pada Jumat 25 Februari 2022 pukul 08.39 WIB itu hingga kini masih terasa. Derita korban gempa belum sepenuhnya pulih. Rumah-rumah  mereka masih  banyak yang belum bisa diperbaiki.  Mereka menempati rumah hunian yang mulai rapuh.

Daerah yang terparah terdampak gempa di Pasaman Barat adalah di Nagari Kajai Kecamatan Talamau. "Benar, dari sekian daerah terdampak gempa, Nagari Kajai merupakan daerah terparah terdampak gempak," kata Pj Wali Nagari Kajai, Damris.

Berdasarkan data,  di Nagari Kajai  rumah rusak berat mencapai 914 unit.  Dari jumlah tersebut, yang baru selesai dibangun 190 rumah atau 21 persen dengan sistem pembangunan menggunakan metode domus dan rumbako. Selain itu, ada pula yang menggunakan sistem  reimburse, penggantian  biaya pembangunan.

Sedangkan sebanyak 724 rumah atau 79 persen belum dibangun. Sebanyak 16 persen dari 724 unit rumah itu belum dikerjakan, dan pemilik rumah masih tinggal di hunian sementara.

Sementara itu, di daerah Pinaga di Kecamatan Pasaman dan Talamau juga masih banyak belum dibangun dan korban masih tinggal di hunian sementara.

Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada tiga inovasi rumah tahan gempa yang direkomendasikan Pemerintah. Pertama, Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang terbuat dari pracetak beton bertulang seperti digunakan untuk membangun rumah bagi korban bencana gempa Cianjur, Jawa Barat.

Kedua, Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang merupakan teknologi rangka rumah pracetak dengan sistem panel menggunakan sambungan baut. Inovasi ini bisa dipasang secara cepat dan menghabiskan lebih sedikit biaya. Ketiga, Rumah Banua Tadulako (Rumbako) yang merupakan inovasi dari Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah.

Sedangkan rumah domus, menurut jurnal arsitektur, adalah sebuah konsep rumah instan.Rumah domus merupakan rumah permanen yang dibangun dengan metode nonkonvensional. Kunci pembangunan rumah domus terletak pada perencanaan yang matang, material bangunan yang tepat dan teknik yang benar.

Validasi data

BPBD Pasaman Barat mengatakan verifikasi dan validasi ulang data masih terus berproses.  "Tentu data susulan itu akan diverifikasi terlebih dahulu baru nanti kita SK-kan. BNPB sendiri memberikan peluang untuk menampung data susulan," kata Kalaksa BPBD Pasaman Barat, Azhar.

Terkait data kerusakan berat yang sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pasaman Barat,  sudah melalui proses verifikasi data dari BNPB.

Dari data rumah rusak berat yang di SK- kan bupati sebanyak 1.111 unit rumah. Dalam pelaksanaan pembangunannya harus diverifikasi di lapangan lagi oleh BNPB sebelum dibangun kembali.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Beppelitbangda), Harlina Syahputri, dari data tersebut  ditemukan beberapa yang tidak masuk dalam penilaian rumah rusak berat oleh tim teknis BNPB, sehingga harus turun status ke rumah rusak sedang. Pelaksanaan pembangunan rumah rusak berat, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, diakui bahwa dalam pendataan awal memang ada rumah rusak berat yang belum terdata, karena beberapa data yang tidak lengkap, seperti titik koordinat, ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK),  sehingga akan diusulkan kembali untuk diverifikasi BNPB.  

"Saat ini proses verifikasi lapangan oleh tim teknis Pemkab Pasaman Barat sedang berjalan, mudah-mudahan secepatnya data yang tercecer ini sudah bisa di SK-kan," katanya.

Data korban gempa harus jelas nama dan alamatnya (by name by adres). Semua data yang masuk ke BNPB, pemerintah provinsi dan kabupaten  juga akan verifikasi secara administrasi dan sudah di SK-kan.

Penanganan dampak gempa di Pasaman Barat kini terus berjalan, baik validasi dan verifikasi data maupun pembangunan rumah rusak. Kejelasan ini yang diharapkan masyarakat terdampak gempa pada 25 Februari tahun lalu. (Ant)