NU dan Muhammadiyah Sudah Bersuara, Pemerintah Diminta Perhatikan Konflik di Rempang

Sahabat.com - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menanggapi respon dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah terkait dengan peristiwa di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. 

Menurutnya, bila dua ormas Islam NU dan Muhammadiyah sudah kompak bersuara untuk isu yang sama, maka hal tersebut harus benar-benar mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

"Di dunia hadits dikenal istilah 'muttafaq 'alaih' bila dua perawi besar Bukhari dan Muslim menyampaikan hadits yang sama. Derajat hadits tersebut pun menjadi semakin kuat. Maka seperti itulah perumpamaan bila NU dan Muhammadiyah telah bersuara senada tentang peristiwa Rempang," ujar Aus dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir dari laman dpr.go.id, Senin (18/9/2023).

Baru-baru ini, imbuhnya, NU melalui Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan perampasan tanah rakyat yang yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya' (pengelolaan lahan), maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh Pemerintah adalah haram.

Sementara Muhammadiyah mengeluarkan 8 sikap yang di antaranya meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN.

"Maka sikap dua ormas Islam besar di Indonesia itu menjadi pemandu masyarakat atas simpang siur berita tentang Rempang yang beredar," ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Aus juga mengingatkan bahwa NU dan Muhammadiyah juga pernah 'muttafaq 'alaih' menolak Perpres Miras pada 2021 yang membuat Presiden Jokowi membatalkan Perpres tersebut. Aus juga menagih agar kini Jokowi pun tidak merampas tanah masyarakat dan adat secara semena-mena dan membatalkan rencana proyek Rempang Eco-City.

"Tindakan aparat yang represif jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak adil, zalim dan biadab, serta membahayakan persatuan Indonesia. Investasi ini harus dihentikan demi menjaga keutuhan bangsa," pungkas Legislator Dapil Kalimantan Timur itu.