Polri Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pangan

Sahabat.com - Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan melakukan berbagai langkah antisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan utamanya beras untuk masyarakat di beberapa daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Kamis, mengatakan beberapa langkah yang dilakukan oleh Satgas Pangan di daerah, yakni melakukan pendataan dan pengecekan di lokasi berpotensi terdampak seperti bendungan, irigasi dan lahan persawahan.

"Peran Satgas Pangan Polri mengantisipasi dampak perubahan iklim. Dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi di beberapa daerah, Satgas Pangan telah melakukan langkah-langkah," tutur Ramadhan.

Menurut jenderal bintang satu itu, dengan pengecekan dan pendataan yang dilakukan Satgas Pangan Polri di beberapa daerah, diharapkan lahan persawahan daerah sentra produksi beras mendapatkan suplai air yang lancar.

Kemudian, Satgas Pangan juga melakukan pemantauan di tempat-tempat penggilingan pada untuk mengetahui jumlah produksi serta stok beras yang tersedia.

"Satgas Pangan juga memastikan kelancaran jalur-jalur distribusi bahan pokok lainnya agar tidak terjadi kendala hingga ke tingkat konsumen," ujar Ramadhan.

Sebagai mana diketahui, sejumlah masyarakat di daerah mengeluhkan kenaikan harga beras, yang diduga dipengaruhi oleh musim kemarau. Seperti di Sumatera Utara, harga beras medium di atas harga eceran tertinggi (HET) tahun 2023.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada Jumat (18/8), rata-rata harga beras medium di Sumut yaitu Rp12.480 per kilogram.

Adapun HET beras medium terbaru untuk wilayah Sumatera Utara adalah Rp11.500 per kilogram, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Begitupun di Kota Makassar, harga beras bergerak naik dari harga normal Rp9.450 per kilogram menjadi Rp11 ribu per kilogram

Pemerintah daerah melalui Perum Bulog melakukan upaya antisipasi kenaikan harga beras dengan menggelar operasi pasar. Seperti Pemerintah Kota Malang menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga beras, kemudian Pemprov Sumatera Selatan siapkan intervensi harga beras.

Selanjutnya, Bulog Bondowoso gelontorkan 25 ton beras seharga Rp9.450 per kilogram, dan Bulog Cirebon salurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), hal serupa juga dilakukan oleh Pemkab Pamekasan, Jawa Timur.(Ant)