AS Terlibat 'Perang Kata-kata' dengan China dan Rusia Soal Tembakan Rudal Korut di PBB

Sahabat.com - Amerika Serikat (AS) terlibat 'perang kata-kata' dengan China dan Rusia selama pertemuan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait siapa yang harus disalahkan atas serangkaian uji tembak rudal Korea Utara (Korut).

Pertemuan DK PBB itu berlangsung pada Senin (20/3/2023), seperti dilaporkan Reuters. Selain memperdebatkan manuver rudal balistik Korut, pertemuan itu juga membahas masalah pengembangan program senjata nuklir Pyongyang.

DK PBB yang beranggotakan 15 negara bertemu membahas apa yang dikatakan Pyongyang sebagai peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong-17 terbesarnya pada Kamis lalu. Korut berada di bawah sanksi PBB untuk program misil dan nuklirnya sejak 2006.

China dan Rusia menyalahkan latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan (Korsel) karena memprovokasi Pyongyang. Sementara Washington menuding Beijing dan Moskow membuat Korut semakin berani karena melindunginya dari lebih banyak sanksi.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tetap sangat prihatin atas perpecahan yang mencegah masyarakat internasional bertindak atas masalah ini," kata seorang pejabat senior PBB pada pertemuan itu.

Sementara Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva menggambarkan aktivitas militer AS dan Korsel sebagai manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sedangkan Wakil Duta Besar China di PBB Geng Shuang mempertanyakan apakah manuver gabungan itu latihan pertahanan dan menyalahkan mereka karena meningkatkan ketegangan.

"Latihan ini sudah lama, rutin. Mereka murni bersifat defensif. Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, menggunakan singkatan dari nama resmi Korut, Democratic People's Republic of Korea (DPRK).

Selama beberapa tahun terakhir DK PBB telah terpecah tentang bagaimana menangani Pyongyang. Rusia dan China, kekuatan veto bersama dengan AS, Inggris dan Prancis, mengatakan lebih banyak sanksi tidak akan membantu.

Dia menginginkan sanksi terhadap Korut dilonggarkan. Geng mengatakan itu dimaksudkan sebagai isyarat niat baik untuk mencoba dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk detente.

Thomas-Greenfield mengatakan pencabutan sanksi PBB akan memberi penghargaan kepada Pyongyang. "Karena tidak melakukan apa pun untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan," imbuhnya. 

Dia menuduh Pyongyang merampas bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga Korut.

Rusia dan China juga kembali menyuarakan kekhawatiran nuklir atas pakta keamanan yang dikenal sebagai AUKUS yang akan membuat Australia mengembangkan program kapal selam bertenaga nuklir dengan AS dan Inggris.

Di sisi lain, AS dan Inggris sama-sama menolak kekhawatiran mereka dan mengatakan kepada dewan jika AUKUS tidak melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

"Program rudal nuklir dan balistik ilegal Korea Utara melanggar berbagai resolusi Dewan (Keamanan PBB). Jadi tidak bisa dibandingkan dengan AUKUS," tukas wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki kepada dewan.