Sahabat.com - Australia pada Senin (27/2/2023) mengatakan berencana merombak aturan keamanan siber.
Negara Kanguru itu akan membentuk sebuah badan guna mengawasi investasi pemerintah di lapangan dan membantu mengoordinasikan respon terhadap serangan peretas.
"Aturan keamanan siber saat ini, kebijakan dan peraturan pemerintah tidak pada tingkat yang kita butuhkan," kata Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese dalam pertemuan dengan para pemimpin dan pakar industri pada Senin (27/2/2023), seperti dikutip dari Reuters.
"Pemerintah harus bergerak cepat. Ini adalah ancaman yang berkembang pesat, dan selama bertahun-tahun Australia telah kehilangan kecepatan," lanjutnya.
Langkah ini mengikuti peningkatan serangan dunia maya di Australia sejak akhir tahun lalu. Sedikitnya delapan perusahaan, termasuk perusahaan asuransi kesehatan Medibank Private Ltd, dan telco Optus, yang dimiliki oleh Singapore Telecommunications Ltd, melaporkan sejumlah pelanggaran.
Pemerintah akan membentuk koordinator keamanan siber. Langkah ini didukung badan nasional yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri, yang bertugas memastikan lembaga pemerintah bekerja sama selama insiden siber.
Koordinator keamanan siber juga akan mengawasi strategi investasi pemerintah pada keamanan siber dan membantu memimpin segala upaya ketika terjadi peretasan.
Negara itu telah menerbitkan makalah diskusi tentang strategi keamanan dunia maya baru, yang rencananya akan diterapkan tahun depan. Pemerintah saat ini sedang mencari cara agar sektor bisnis bisa lebih yakin pada proyeksi pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil, mengatakan kendati pemerintah dan sektor swasta melakukan langkah-langkah keamanan kritis, aturan saat ini tidak menjamin koordinasi yang lancar selama insiden dunia maya.
Di sisi lain, dia menyalahkan pemerintah sebelumnya yang menerapkannya. "Undang-undang itu sangat tidak berguna, seperti tidak layak dicetak di atas kertas ketika benar-benar menggunakannya dalam insiden dunia maya," kata O'Neil kepada Radio ABC dalam sebuah wawancara.
"Mereka tidak cocok untuk tujuan saat ini, dan saya pikir mereka perlu direformasi," tambahnya.
0 Komentar
Blinken Desak Dunia tidak "Tertipu" oleh Rusia yang didukung China
Ramai-ramai Protes UU India Larang Warga Pindah Agama
Jepang Larang Peneliti China dan Rusia di Badan Antariksa
Airbus Mulai Kirimkan Pesawat A321neo Buatan China
Pemohon Suaka Baru di Uni Eropa Naik 60 Persen Lebih Tahun Lalu
Jenderal AS: "Kini ISIS Lebih Kuat di Afghanistan"
Sebanyak 560 juta Warga China Utara Terdampak Badai Pasir
Leave a comment