Pemkab Natuna Ajukan Penambahan Rute Kapal Roro ke Sedanau

Sahabat.com - Pemerintah Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau mengajukan penambahan rute kapal roro, KMP Bahtera Nusantara 01 kepada Pemerintah Pusat, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Natuna Allazi melalui sambungan telepon di Natuna, Senin.

Penambahan itu diajukan untuk 2024, sedangkan rute yang diajukan yakni Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat.

Ia menjelaskan RoRo adalah kapal yang bisa membawa penumpang maupun kendaraan baik motor, mobil, bahkan truk. "2024 sudah bisa singgah," ucap Allazi.

Penambahan itu kata Allazi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mempermudah masyarakat di wilayah itu untuk mengakses daerah luar Natuna. "Kalau mereka mau keluar lebih mudah," ujar Allazi.

Ia menjelaskan saat ini kapal KMP Bahtera Nusantara melayani rute Tabjunguban (Bintan), Palmatak (Anambas), Midai (Natuna), Penagi (Natuna), Subi (Natuna), Serasan (Natuna), dan Sintente (Kalbar).

Ia berharap pengajuan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat, mengingat pelabuhan RoRo di Sedanau akan siap dibangun. "Tahun ini (2023) pelabuhan siap dibangun," jelas Allazi.

Sementara itu, Camat Bunguran Barat Khaidir mengatakan masuknya RoRo ke wilayahnya akan membuat masyarakat senang karena mereka lebih mudah untuk berpergian dan berdagang.

Ia menjelaskan, saat ini masyarakat yang hendak keluar Sedanau harus mengeluarkan biaya yang besar. "Kapal cepat hanya ke Binjai, jalur darat Binjai ke Ranai (ibu kota Kabupaten) juga jauh, belum lagi proses distribusi barang," ujar Khaidir.

Ia yakin jika kapal RoRo bersandar di wilayahnya ekonomi masyarakat akan meningkat. "Akan berdampak positif (perekonomian)," tutur Khaidir.

Kemudian, Johan, warga Sedanau mengaku senang mendengar kabar tersebut  karena dengan adanya RoRo dirinya bisa membawa kendaraan ke luar daerah.

"Kalau ada kegiatan di Bintan atau Tanjungpinang bisa bawa motor, bisa jalan-jalan," ucapnya.

Ia berharap pemerintah pusat menyetujui pengajuan itu. "Semoga tahun depan bisa direalisasikan," kata Johan.

Namun, jika hal itu terealisasi kata Johan, pemerintah harus memperketat pengawasan dan pengamanan di pelabuhan agar kendaraan curian tidak leluasa masuk dan keluar daerah tersebut.

"Pasti ada dampak positif dan negatifnya. Oleh karena itu kita harus bersiap," kata Johan.(Ant)