Selama Perang Lawan Ukraina, Pejabat di Rusia Dilarang Mengundurkan Diri yang Melanggar Dicap Pengkhianat

Sahabat.com-Perang berkepanjangan lawan Ukraina telah menimbulkan berbagai dampak di dalam negeri Rusia. Akibatnya pemerintah Rusia mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkesan dipaksakan kepada warganya.

Terbaru, Pemerintah Rusia melarang para pejabat senior mengundurkan diri dari jabatan selama perang di Ukraina. Barang siapa melanggar kebijakan tersebut akan dicap sebagai pengkhianat.

Media setempat melaporkan, setidaknya dua gubernur telah berusaha untuk mengundurkan diri sejak dimulainya invasi Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Namun upaya itu dihentikan karena ancaman tindakan pidana.

"Ada banyak yang ingin meninggalkan jabatan mereka sejak awal perang. Tapi jika semua orang pergi, kendali akan hilang," kata dua sumber menolak disebutkan namanya.

Pemerintah Rusia menganggap upaya pengunduran diri para pejabat sebagai pengkhianatan. Hal ini terutama berlaku atas para pegawai negeri.

Kebijakan tersebut tak pelak menimbulkan keluhan dari petugas dari badan keamanan Federal Security Service (FSB). Ia mengeluh karena tidak diizinkan untuk resign, padahal kontraknya sudah berakhir.

Kabarnya, izin pengunduran diri hanya bisa diberikan dengan alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan atau terganjal kasus korupsi.

Bahkan merebak isu, banyak pejabat rela membayar demi mendapat kesempatan untuk 'mundur diam-diam tanpa diketahui'.

Sementara itu seorang sumber lainnya mengungkapkan sebelum Putin dan pasukan militernya melancarkan invasi besar-besaran di Ukraina, pengunduran diri pejabat juga kerap dipersulit.

"Setiap kasus diputuskan secara individual. Tetapi tren keseluruhan tetap ada, para pejabat harus tetap ada pada posisi mereka," ungkapnya.