Wali Kota Mojokerto-Menparekraf Bahas Taman Bahari Mojopahit

Sahabat.com - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membahas persiapan pelaksanaan kegiatan Daya Tarik Wisata (DTW) Taman Bahari Mojopahit yaitu pembangunan Wisata Perahu Mojopahit.

Sesuai Perpres 80/2019, pembangunan Wisata Perahu Mojopahit itu akan dikerjakan tahun ini.
 
"Nantinya di lokasi wisata ini akan ada kapal Mojopahit sepanjang 40 meter, Insya Allah ini kapal yang sangat besar, dan itulah yang akan menjadi ikon nanti di pinggir Sungai Ngotok yang merupakan anak Sungai Brantas," kata Wali Kota Mojokerto dalam keterangan pers di Mojokerto, Kamis.
 
Sebagai informasi, tahun 2023 Kota Mojokerto masuk sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata dari pemerintah pusat.
 
Di hadapan Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut juga menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kota Mojokerto adalah sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
 
"Meski kita tidak punya wisata alam, pertanian, maupun industri, tapi kita ini jantungnya Mojokerto raya. Jadi seluruh perhotelan dan sarana prasarana pariwisata ada di Kota Mojokerto semuanya," katanya.
 
Hingga saat ini, kata dia, Kota Mojokerto telah memiliki lebih dari 10 ribu UMKM, 3.300 di antaranya merupakan hasil pendampingan masyarakat terdampak COVID-19 melalui program inkubasi wirausaha.
 
Dalam kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik rencana pembangunan Wisata Perahu Mojopahit di Taman Bahari Mojopahit, Kota Mojokerto seperti yang telah dipaparkan Ning Ita.
 
"Untuk taman wisata bahari saya rasa cocok juga ada perahunya, nanti coba akan kita lihat bagaimana kita bisa fasilitasi," katanya.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono mengatakan pariwisata merupakan salah satu dari enam program prioritas pembangunan Wali Kota Mojokerto yang dituangkan dalam RPJMD dan harus dituntaskan di tahun 2023.
 
"Harapannya tentu ini bisa difungsikan di tahun 2024 dengan memanfaatkan aset pemerintah kota, juga aset BBWS setelah mendapatkan izin pemanfaatan tanggul, bantaran dan Sungai Ngotok dari Kementerian PUPR," kata Agung usai mendampingi Wali Kota dalam forum tersebut.
 
Selain Kota Mojokerto, daerah lain yang juga bersamaan melakukan permohonan audiensi dengan Kemenparekraf adalah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Biak Numfor, Serta Kabupaten Berau.(Ant)