Diplomasi Vietnam Gairahkan Ekonomi Kawasan ASEAN

Sahabat.com - Setelah lebih dari 3 tahun pandemi COVID-19 melanda umat manusia, negara-negara di Asia Tenggara telah melakukan perubahan positif dan secara proaktif bangkit memulihkan perekonomian mereka.

Istilah pemulihan ekonomi (economic recovery)-- yang sering digunakan negara-negara dalam forum bilateral dan multilateral--merujuk pada keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, pertambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar, dan peningkatan permintaan kredit.

Dengan kata lain, pemulihan ekonomi adalah bagian awal dari ekspansi, yang memperoleh kekuatannya kembali untuk tumbuh pascaresesi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda penguatan, terutama untuk barang tahan lama. Ini kemudian mendorong bisnis mengintensifkan produksi.

Di antara negara-negara tersebut, Vietnam dipandang sebagai anggota ASEAN yang telah membuat langkah besar dalam memerangi pandemi COVID-19 serta melakukan  rekonstruksi dan konstruksi pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pemerintah Vietnam, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh, telah menyerukan dukungan bulat dari rakyat Vietnam dan dari teman-teman internasional untuk mengatasi tragedi pandemi.

Sejak akhir tahun 2021, ketika periode puncak pandemi COVID-19 didefinisikan dengan jelas, para pemimpin Vietnam telah menguraikan strategi pemulihan ekonomi, mempromosikan kerja sama, dan hubungan dengan para mitra. Mengonkretkan kebijakan tersebut, tim kepemimpinan Vietnam meningkatkan kunjungan bilateral ke negara-negara anggota ASEAN termasuk ke Indonesia pada akhir tahun lalu dengan keinginan mendiskusikan dan menemukan solusi untuk pemulihan ekonomi, investasi yang efektif, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks situasi politik dan ekonomi di kawasan yang menghadapi banyak kesulitan seperti konflik, inflasi tinggi, bencana alam, hingga banjir, Vietnam diibaratkan sebagai “burung layang-layang di musim semi”.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 8,02 persen, tertinggi dalam 12 tahun terakhir, menjadi inspirasi pembangunan bagi negara-negara kawasan.

Dalam perjalanan hubungan dan pembangunan bersama, Perdana Menteri Pham Minh Chinh akan melakukan perjalanan khusus ke Singapura dan Brunei pada 8-11 Februari 2022. Kunjungan ini merupakan pesan yang jelas tentang keinginan untuk bekerja sama, mempromosikan kerja sama ekonomi, memperkuat kohesi politik dengan negara-negara ASEAN pada umumnya serta dengan Singapura dan Brunei pada khususnya untuk membangun komunitas ASEAN yang harmonis dan sejahtera.

Vietnam dan Singapura secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1973 dan meningkatkan hubungan tersebut menjadi kemitraan strategis pada tahun 2013. Tahun 2023 merupakan tonggak penting bagi kedua negara; hubungan dengan peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan kedua negara dan peringatan 10 tahun menjadi kemitraan strategis.

Singapura--negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil, namun memiliki perekonomian maju dan terdepan di kawasan ini--merupakan salah satu pusat manufaktur dan keuangan dunia. Singapura termasuk dalam kelompok negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, dengan kekuatan di bidang industri, perdagangan, dan jasa.

Kerja sama ekonomi antara Vietnam dan Singapura dengan pencapaian baru-baru ini merupakan titik terang yang khas di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun Singapura selalu menjadi salah satu investor utama di Vietnam dan saat ini merupakan investor terbesar Vietnam di ASEAN; peringkat ke-2 dari 140 negara dan wilayah yang berinvestasi di Vietnam.

Pada Februari 2022, Singapura memiliki 2.860 proyek investasi yang valid di Vietnam dengan total modal terdaftar sebesar 66 miliar dolar AS, fokus pada bidang industri pengolahan, manufaktur, bisnis real estat, produksi dan distribusi listrik, gas, air, serta pendingin udara.

Vietnam juga memiliki 118 proyek investasi di Singapura, dengan total modal terdaftar sebesar 498 juta dolar AS, yang fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, grosir dan eceran; perbaikan mobil, sepeda motor, informasi dan komunikasi. Selain itu juga industri manufaktur dan pengolahan, serta kegiatan administrasi dan layanan untuk mendukung kegiatan bisnis real estat.

Vietnam-Singapore Industrial Parks (VSIP) merupakan simbol kerja sama ekonomi antara kedua negara, yang memberikan kontribusi penting bagi pemulihan dan pembangunan sosial ekonomi Vietnam.

Secara akumulasi, hingga akhir tahun 2021  kawasan industri di seluruh negeri telah menarik 588 proyek produksi dan bisnis investor Singapura dengan total modal investasi terdaftar sekitar 19,3 miliar dolar AS. Kawasan industri yang diinvestasikan oleh pemodal Singapura semuanya telah beroperasi, dengan tingkat hunian yang relatif tinggi, menarik hampir 1.000 proyek, lebih dari 80 persen di antaranya merupakan proyek investasi asing, menciptakan lapangan kerja bagi hampir 300.000 pekerja.

Selain kerja sama bilateral, Vietnam dan Singapura juga berkoordinasi erat dan secara aktif mendukung satu sama lain di organisasi dan forum regional dan internasional, antara lain PBB, ASEAN, dan APEC. Kedua pihak menegaskan tekad mereka untuk secara aktif berkontribusi dalam membangun Komunitas ASEAN yang kuat dan bersatu, mempromosikan peran sentral, dan menyuarakan bersama asosiasi dalam isu-isu regional dan internasional.

Sebagai anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Vietnam dan Singapura berusaha untuk memanfaatkan secara efektif manfaat yang dibawa oleh perjanjian perdagangan bebas generasi baru, berkontribusi untuk mendukung sistem perdagangan multilateral, dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi wilayah pasca-pandemi.

Dengan Brunei sebagai negara Islam, hubungannya telah membuat kemajuan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2019, hubungan antara kedua negara ditingkatkan ke kemitraan komprehensif. Ini adalah tonggak penting dan menciptakan landasan untuk pengembangan hubungan Vietnam-Brunei yang lebih luas di berbagai bidang.

Kerja sama ekonomi antara Vietnam dan Brunei telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan antara kedua negara telah melampaui target 500 juta dolar AS per tahun, lebih cepat dari jadwal (2025).

Kerja sama penting lainnya seperti di bidang pertahanan dan keamanan nasional, pertanian, minyak dan gas, pendidikan, serta pertukaran antar-masyarakat membuat banyak perkembangan positif dan membawa manfaat praktis kedua pihak.

Vietnam dan Brunei sepakat mempromosikan pengembangan awal program aksi untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif selama periode 2023-2027, terus secara aktif mengimplementasikan perjanjian yang telah ditandatangani, perpanjangan MoU di bidang pertanian dan perikanan, berkoordinasi untuk menanggapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional, termasuk memerangi kejahatan terorganisasi transnasional, serta kejahatan dunia maya.

Selain itu, kedua negara masih memiliki banyak potensi untuk mempromosikan kerja sama di bidang pendidikan, meningkatkan pertukaran warga negara melalui ajang olahraga, budaya, pemuda dan perempuan antara kedua negara dalam kerangka ASEAN, mendiversifikasi produk pariwisata.

Selain itu, juga mendorong maskapai penerbangan untuk mempelajari dan membuka lebih banyak rute komersial antara kedua negara dalam rangka memfasilitasi hubungan ekonomi, budaya, dan pariwisata, lalu mendorong kerja sama universitas, serta pertukaran pelajar antara kedua negara.

Dalam forum multilateral, Vietnam dan Brunei telah berkoordinasi secara erat dan efektif di forum regional dan internasional, terutama di ASEAN dan PBB, yang berkontribusi dalam memperkuat solidaritas dan peran sentral ASEAN serta menjaga perdamaian dan stabilitas serta mempromosikan kerja sama dan pembangunan di kawasan dan dunia.

Kedua pihak berbagi pandangan dan sepakat untuk terus bekerja sama secara erat, mempromosikan prinsip-prinsip dan posisi bersama ASEAN dalam hubungan dengan mitra, serta dalam isu-isu Myanmar dan Laut China Selatan.

Juga mendorong implementasi DOC dan berkoordinasi secara erat dalam merundingkan COC yang efektif dan efisien sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.(Ant)