Jepang Curiga Tiga Balon Mata-mata China Masuk Wilayah Udaranya

Sahabat.com - Jepang baru-baru ini mengatakan mereka mencurigai ada tiga balon mata-mata China telah memasuki wilayah udaranya antara tahun 2019 hingga 2021.

Tiga 'benda terbang berbentuk balon' terdeteksi antara November 2019 dan September 2021, kata Kementerian Pertahanan Jepang, menambahkan jika ini 'diduga kuat' sebagai pesawat 'pengintaian tak berawak' yang diterbangkan oleh China.

Kementerian Jepang mengatakan telah meminta pemerintah China untuk 'mengkonfirmasi fakta mengenai masalah ini melalui saluran diplomatik' dan sangat meminta agar hal ini tidak terjadi lagi.

Beijing pada Rabu (15/2/2023) menolak tuduhan Tokyo. "Kami dengan tegas menentang kampanye kotor pihak Jepang terhadap China tanpa adanya bukti konklusif," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers reguler, seperti dikutip dari ABC17News, Kamis (16/2/2023).

Tuduhan Jepang mengikuti penerbangan balon udara China di atas daratan Amerika Serikat (AS) awal bulan ini.

Pejabat AS telah mengklaim jika balon mata-mata, yang ditembak jatuh oleh jet Angkatan Udara AS di lepas Pantai Timur dekat Carolina, adalah bagian dari program pengawasan militer besar China yang telah melakukan setidaknya puluhan misi di setidaknya lima benua dalam beberapa tahun terakhir. .

China mengklaim itu adalah kapal penelitian sipil yang kehilangan arah. Wang menuding Tokyo sejalan dengan Washington dengan tuduhan barunya.

"Jepang harus menjunjung tinggi posisi objektif dan tidak memihak dan berhenti mengikuti AS dengan terlibat dalam spekulasi yang disengaja," kata Wang.

Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan dalam pernyataannya jika pihaknya akan berusaha mengumpulkan dan memantau setiap balon yang menyusup ke wilayah udara Jepang tanpa izin.

Ditanya apakah jet Angkatan Udara Bela Diri Jepang akan menembak jatuh balon mata-mata yang tanpa izin, Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada mengatakan hal itu mungkin.

"Langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil bila dianggap perlu untuk melindungi nyawa dan harta benda warga negara," tuks Hamada.