Gubernur Kaltara bersama DPRD Setujui Empat Raperda jadi Perda

Sahabat.com - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama DPRD menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-III Masa Persidangan I Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kaltara, Selasa (14/2).

Adapun empat Raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dan Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

"Setiap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk produk-produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan," kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.

Menurutnya, persetujuan rancangan peraturan daerah ini merupakan bagian dari proses legislasi daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kaltara, yang dimulai dari tahapan perancangan, penyusunan dan pembahasan.

“Berbagai kendala telah kita rasakan bersama dalam proses pembahasan, namun kita tetap bersatu dalam semangat, dan sinergi dalam proses pembahasan untuk menyempurnakan Raperda ini,” kata Gubernur.

Di antara Raperda yang telah disetujui ialah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

“Untuk Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Ini sebagai bentuk kesiapan kita mengantisipasi meningkatnya pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi," katanya.

Selanjutnya tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau, peraturan ini merupakan kebijakan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan.

“Dan yang terakhir adalah Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif di Provinsi Kaltara,” katanya.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembahasan dan menyempurnakan Raperda tersebut. Untuk tahapannya selanjutnya, Pemerintah Daerah akan secepatnya melakukan permohonan Nomor Register (Noreg) ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

“Mudah-mudahan kerja keras yang telah kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat Kaltara," kata Zainal.(Ant)